Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Permasalahan banjir yang kembali melanda Kota Samarinda pada 12 dan 27 Mei 2025 lalu mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 100 milimeter per detik, ditambah dengan pasang tinggi Sungai Mahakam, memicu genangan air dan longsor di sejumlah wilayah. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan penanggulangan banjir yang menyeluruh dan lintas wilayah.
Yusrul Hana, anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, menekankan bahwa banjir yang terjadi bukan semata akibat kondisi lokal, melainkan juga dipengaruhi oleh aliran air dari daerah sekitar, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan kawasan tambang. Hal ini membuat penanganan banjir menjadi kompleks dan menuntut koordinasi antar pemerintah daerah.
“Air yang masuk ke Samarinda bukan hanya berasal dari dalam kota, tapi juga dari wilayah luar seperti Kukar dan kawasan tambang. Ini memperparah kondisi banjir yang terjadi,” kata Yusrul saat ditemui di Kantor DPD Gerindra Kaltim, Sabtu (07/06/2025).
Dalam upaya mengatasi banjir, DPRD Kota Samarinda telah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Meski program pengendalian banjir telah dicanangkan, pelaksanaan fisik proyek baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini, tepatnya antara Mei hingga Juli 2025.
Proyek yang tengah berjalan berfokus pada titik-titik rawan seperti kawasan Jalan Surianata, Juanda, dan Pasundan, yang selama ini menjadi lokasi langganan banjir saat musim hujan tiba. Namun, DPRD menilai penanganan titik rawan saja tidak cukup tanpa upaya mengatasi penyebab utama masuknya air dari luar kota.
Sebagai solusi jangka panjang, Yusrul mengusulkan pembangunan pintu air di Sungai Karang Mumus, khususnya sekitar Jembatan 1. Pintu air ini diharapkan dapat mencegah intrusi air pasang dari Sungai Mahakam yang selama ini justru mengalir ke anak sungai di Samarinda, sehingga menyebabkan banjir.
“Dengan pintu air, kita bisa kendalikan arah aliran air saat Sungai Mahakam pasang. Ini bisa jadi solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir di masa depan,” tegas Yusrul.
Pembangunan pintu air tersebut masih dalam tahap usulan dan koordinasi lintas instansi terkait. DPRD berkomitmen mendorong program ini agar menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang Kota Samarinda.
Yusrul menegaskan, tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi, serta perencanaan yang matang, permasalahan banjir akan terus berulang setiap tahun dan mengganggu kehidupan warga.
Melalui sinergi yang solid dan pembangunan infrastruktur strategis, DPRD berharap Samarinda dapat segera terbebas dari ancaman banjir yang selama ini menjadi masalah berulang. “Penanganan banjir harus jadi prioritas bersama, bukan hanya kewajiban satu pihak saja,” pungkas Yusrul. (ADVERTORIAL)
Penulis: Rifki Irlika A
