Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – PENJABAT (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik berharap alokasi anggaran Transfer Kepada Daerah (TKD) yang mengalami peningkatan signifikan dapat dipergunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan TKD ini setelah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya fungsi distribusi saja tetapi juga fungsi prosperity (terkait kesejahteraan,” kata Akmal Malik.
Demikian hal itu dikatakan Pj Gubernur Akmal Malik saat melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi dana Transfer Kepada Daerah (TKD) di Pendopo Odah Etam Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (12/12/2023).
Jumlah anggaran TKD yang terus mengalami peningkatan ini hendaknya dapat diikuti dengan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.
Dia juga mengatakan belanja daerah kini tidak hanya bicara kuantitas tetapi juga kualitas. Belanja daerah harus dapat digunakan dengan tepat dan berguna bagi masyatakat.
“Kita ingin memastikan kualitas belanja itu memang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Intinya bagaimana belanja itu bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat, bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat” ujarnya.
Instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah akan diupayakan melalui penguatan penganggaran dan pelaksanaan APBD, penguatan sumber daya manusia dan penguatan pengawasan internal.
Melalui upaya tersebut diharapkan tatakelola keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan disiplin. Selain itu penggunaan teknologi digital juga terus ditingkatkan dalam rangka mempercepat sekaligus memperbaiki proses pengawasan.
“Untuk pemerataan pemerintah provinsi juga akan melakukan penyaluran dana yang berasal dari alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi kabupaten/kota” jelas Akmal Malik.
Dana alokasi TKD dari pemerintah pusat ini hanya merupakan trigger (pemicu) bagi daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Karena esensi dari otonomi daerah itu adalah PAD” tutupnya.
(ADV/HIM/DISKOMINFO.KALTIM)
