Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Kebijakan membatasi jumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 menjadi cerminan pendekatan realistis pemerintah dalam menyikapi kondisi faktual di lapangan. Di tengah keterbatasan anggaran dan sarana, langkah ini dinilai sebagai strategi adaptif untuk memastikan keberlangsungan program pembinaan olahraga pelajar secara berkelanjutan.
POPDA tahun ini hanya akan mempertandingkan 14 cabor utama, dari total 21 cabor yang biasanya menjadi standar dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Rasman Rading, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui koordinasi bersama panitia pelaksana dan pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah.
“Kita sudah melakukan rapat bersama dengan tuan rumah. Akhirnya diputuskan hanya 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di POPDA tahun ini. Ada juga dua cabor tambahan yang diusulkan sebagai ekshibisi, yaitu Piki World dan Wood World, tetapi keduanya tidak masuk dalam perebutan medali,” ujarnya, Senin (07/07/2025).
Rasman menjelaskan bahwa pendekatan ini dilandasi pertimbangan menyeluruh, mulai dari kondisi keuangan daerah, ketersediaan fasilitas olahraga, hingga kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. “Memang keinginan awalnya kita ingin semua 21 cabang olahraga yang sesuai standar POPNAS bisa dipertandingkan. Tapi kita harus realistis. Kesiapan anggaran sangat berpengaruh, ditambah lagi beberapa fasilitas di tuan rumah memang belum memadai untuk semua cabor,” jelasnya.
Keputusan ini juga mencerminkan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang tidak mengharuskan setiap daerah memiliki semua cabor. “Dalam DBON, memang tidak ada kewajiban setiap daerah harus punya semua cabor. Yang penting, mereka memetakan cabor unggulan yang bisa dikembangkan dan berpotensi menghasilkan prestasi,” kata Rasman.
Rasman juga menambahkan bahwa pelaksanaan pertandingan tetap harus memenuhi standar teknis minimal. “Ini juga jadi alasan kenapa beberapa cabor terpaksa tidak bisa dipertandingkan. Kalau pesertanya kurang dari empat dalam satu nomor, ya tidak bisa dilaksanakan. Aturan ini juga berlaku di tingkat nasional seperti POPNAS,” tambahnya.
Menurut Rasman, pembatasan ini bukan langkah mundur, tetapi menjadi pijakan untuk penataan ulang prioritas pembinaan olahraga pelajar. Ia mengajak seluruh kabupaten dan kota di Kaltim untuk menjadikan momentum ini sebagai dorongan memperkuat infrastruktur, menyiapkan pelatih yang kompeten, serta membina lebih banyak atlet muda potensial.
“Kami sangat berharap ke depan seluruh daerah bisa semakin siap, baik dari sisi atlet maupun fasilitas. Dengan begitu, kita bisa menyelenggarakan POPDA yang lebih besar dan meriah, serta mampu mencetak atlet-atlet berprestasi untuk Kaltim,” tutupnya.
Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis kondisi nyata di daerah, POPDA 2025 diharapkan tetap menjadi wadah kompetisi yang sehat, inklusif, dan memberikan ruang yang adil bagi setiap pelajar untuk berkembang.[] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
