JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memangkas anggaran perjalanan dinas di seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan, dengan pengurangan lebih dari 50 persen.
Pemangkasan ini, menurut Prabowo, dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain yang lebih prioritas, salah satunya perbaikan gedung sekolah.
“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Jika dihitung, Rp 20 triliun bisa digunakan untuk memperbaiki puluhan ribu gedung sekolah,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/01/2025).
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk tidak lagi menggelar acara seremonial yang tidak mendesak, mengingat pembiayaan untuk kegiatan tersebut sudah dipotong.
“Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, perayaan ulang tahun ataupun acara seremonial lainnya harus diselenggarakan secara sederhana di kantor, dengan menghadirkan hanya sejumlah kecil orang.
Bahkan, jika memungkinkan, sisanya dapat mengikuti acara melalui video conference. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk lebih mengedepankan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Sebelumnya, pada bulan November 2024, pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan instruksi kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk memangkas anggaran belanja perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor S-1023/MK.02/2024 yang ditandatangani Sri Mulyani pada 7 November 2024. Surat ini bertujuan untuk mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet pada Oktober dan November 2024.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun ada penghematan anggaran perjalanan dinas, efektivitas pencapaian target program masing-masing kementerian dan lembaga tetap harus dijaga.
Selain itu, jika terdapat kebutuhan mendesak untuk anggaran perjalanan dinas, menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi kepada Kementerian Keuangan.
Namun, kebijakan pemangkasan ini tidak berlaku untuk unit yang dalam tugasnya memang memerlukan perjalanan dinas, seperti penyuluh pertanian, juru penerang, serta perjalanan dinas terkait kedutaan besar dan atase.
Langkah Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmennya dalam mengelola anggaran negara secara lebih efisien dan fokus pada program-program yang lebih mendesak dan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan.
Penghematan anggaran yang signifikan diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan menyentuh berbagai sektor penting di Indonesia. []
Redaksi03