Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Gagasan program pendidikan gratis atau yang dikenal dengan sebutan Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agus Aras, menilai program tersebut merupakan langkah positif, namun perlu dirancang dengan perencanaan matang agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi keuangan daerah.
“Secara politis program ini patut diapresiasi karena berpihak pada rakyat. Namun kita tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaannya,” ujar Agus Aras saat ditemui di Samarinda, Kamis (10/07/2025).
Agus yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim menjelaskan bahwa dukungan terhadap program pendidikan gratis patut diberikan, selama pelaksanaannya tetap memperhatikan kesiapan fiskal dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Ia menyebut bahwa meskipun antusiasme masyarakat tinggi, pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.
“Masyarakat tentu berharap banyak, tapi kita juga perlu realistis. Program ini baru akan berjalan maksimal pada 2026 dan perlu tahapan agar tidak membebani APBD secara berlebihan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pengelolaan pendidikan berada pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Maka dari itu, lanjut Agus, penyusunan skema Gratispol harus menyesuaikan dengan batas kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama jika ke depan program ini akan menyentuh tingkat pendidikan tinggi.
“Kita perlu menyusun formula yang tepat agar program ini bisa berjalan tanpa melanggar ketentuan yang ada,” tegasnya.
Agus juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan bukan satu-satunya bidang yang memerlukan anggaran besar. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pengembangan konektivitas digital sebagai beberapa sektor lain yang juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Pemerataan pembangunan juga memerlukan anggaran besar. Karena itu kita harus membuat kebijakan yang seimbang agar semua sektor bisa berkembang,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan perlunya sinergi antara idealisme kebijakan dan realitas fiskal daerah agar program-program pro rakyat seperti Gratispol benar-benar mampu memberi manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan keberlanjutan pembangunan di sektor lain.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
