Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah strategis untuk memperkuat kendali terhadap efektivitas kinerja pembangunan tahun 2025 melalui evaluasi dini terhadap proyek-proyek yang berisiko tidak terlaksana. Rapat penting digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (14/05/2025), sebagai forum tindak lanjut dari briefing dan rapat koordinasi SKPD sebelumnya.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memimpin langsung agenda tersebut dengan menekankan pentingnya identifikasi dini atas berbagai kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan pencapaian target pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pengendalian.
“Hasil rapat ini, kami menindaklanjuti hasil briefing. Rakor SKPD ini sebagai tindak lanjut dari briefing, salah satunya kita ingin mengetahui apa yang menjadi kendala di perangkat daerah terkait capaian kinerja,” ujarnya. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah transisi sistem pengadaan barang dan jasa dari e-katalog versi 5 ke versi 6. Perubahan tersebut membawa sejumlah implikasi teknis yang harus segera direspons oleh seluruh perangkat daerah agar tidak menghambat pelaksanaan program.
“Kedua, ada perubahan e-katalog dari versi 5 ke versi 6. Untuk melakukan perubahan ini, tentu saja akan mengalami penyesuaian,” jelas Sri Wahyuni. Ia menambahkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) telah melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD untuk mempercepat proses adaptasi terhadap sistem baru.
“Saat ini Biro PJB sudah melakukan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi e-katalog versi 6. Setelah ini, insya Allah ke depannya kita mungkin akan melihat peningkatan yang lebih signifikan dari sebelumnya,” tambahnya. Rapat ini juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi serta penguatan koordinasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam menyelesaikan tantangan implementasi kebijakan. Akurasi data dan transparansi juga menjadi penekanan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, Pemprov Kaltim mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi anggaran, sebagai dua fondasi utama dalam mendukung keberhasilan rencana pembangunan tahun berjalan. Selain itu, keterlibatan publik dan akuntabilitas pelaksanaan menjadi kunci keberlanjutan program yang berorientasi pada hasil nyata dan berdampak luas.
Melalui evaluasi progresif dan adaptasi sistemik, Pemprov Kaltim berupaya menjamin bahwa seluruh rencana kerja dapat dijalankan secara efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
