Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bersama Walikota Samarinda resmi teken kesepakatan untuk membuat 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) Tahun 2025.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda Kamaruddin mengatakan kalau Raperda tersebut akan menjadi penting buat kemajuan Samarinda dan sebelumnya telah dibahas bersama biro hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan biro hukum Pemkot Samarinda dan dilakukan kesepakatan untuk dibahas di DPRD serta ada 15 usulan Raperda yang berasal dari Pemkot Samarinda sebanyak 5 usulan sisanya 10 usulan dari DPRD,” ujar Kamaruddin kepada awak media usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Samarinda, Rabu (05/03/2025}.
Dia mengungkapkan, pembahasan Raperda tersebut ada yang dibahas melalui pembentukan pansus dan ada yang cukup di bahas melalui Bapemperda, semua disesuaikan dengan tingkat urgensinya sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
“Sebagian usulan akan dibahas melalui Panitia Khusus (pansus) dan sisanya oleh Bapemperda karena ada usulan yang sangat urgent sehingga di usulkan di luar Program propemperda,” kata politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.
Dalam kesempatan itu Kamaruddin berharap, dengan waktu enam bulan semua Raperda dapat disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) sehingga dapat segera di terapkan dan dapat diterima serta kebutuhan masyarakat dapat terjawab dengan lebih cepat dan tepat.
“Harapannya dalam pembahasan nanti secepatnya untuk dapat di selesaikan menjadi Perda yang telah menjadi skala prioritas dan untuk waktu nya biasanya selam enam bulan sesuai dengan kemampuan,” tutup Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Sambutan, Samarinda Ilir dan Samarinda Kota ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita
