Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang tahun 2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif sama di berbagai daerah. Permasalahan dominan masih berpusat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, baik di tingkat perkotaan maupun wilayah pedesaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, usai memimpin Rapat Paripurna ke-48 di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (01/12/2025). Dalam keterangannya, Yenni menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dari hasil reses anggota dewan selama tiga kali masa sidang setiap tahunnya memiliki pola dan kebutuhan yang serupa.
“Setahun tiga kali kami melaksanakan masa sidang untuk reses, sebenarnya usulan masyarakat kurang lebih semua, jadi rata-rata sama saja,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) ini.
Yenni menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat umumnya mengarah pada penguatan fasilitas layanan publik, terutama terkait instruktur atau tenaga pendukung kegiatan masyarakat, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Usulan seputar infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalanan, jembatan, rata-rata itu memang isinya dan hampir semua fraksi kurang lebih sama,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Menurut Yenni, hasil reses menjadi dokumen penting yang digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. “Intinya kesehatan untuk masyarakat, pendidikan, infrastruktur, jalan, jembatan, dan bagaimana targetnya ekonomi meningkat,” kata perempuan berhijab ini.
Menanggapi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Yenni menegaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap fungsi DPRD secara langsung, namun berdampak signifikan terhadap realisasi pembangunan di daerah. “Kalau untuk TKD sendiri tidak berpengaruh ke DPRD, yang berdampaknya itu sebenarnya ke masyarakat,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa berkurangnya anggaran pembangunan hingga hampir Rp6 triliun memberikan tekanan besar terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan kebutuhan publik. “Dari hasil TKD yang berkurang hampir 6 triliun itu pasti berpengaruh dampaknya,” tutur Yenni.
Meski demikian, ia tetap optimistis pemerintah mampu merumuskan strategi adaptif yang berpihak kepada masyarakat. “Saya yakin dengan kebijakan-kebijakan ini akan ada solusi yang baik untuk masyarakat,” tutupnya.
Pada rapat paripurna yang sama, dua fraksi besar DPRD Kaltim, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), menyampaikan laporan hasil reses masa sidang III tahun 2025.
Anggota Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa reses merupakan instrumen penting dalam siklus legislasi dan menjadi sarana langsung untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. “Reses adalah instrumen vital untuk menjebatani aspirasi masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban anggota dewan sebagai wakil rakyat,” ujar Fuad.
Ia memaparkan sejumlah persoalan yang mengemuka di berbagai wilayah, terutama terkait isu banjir dan keterbatasan layanan air bersih di Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong. Pertumbuhan penduduk akibat perpindahan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut memperbesar kebutuhan layanan publik.
Menurutnya, masalah kemacetan, penumpukan sampah rumah tangga, keterbatasan jaringan telekomunikasi, serta kebutuhan menara BTS juga banyak dikeluhkan. “Masalah seperti kemacetan, penumpukan sampah rumah tangga, keterbatasan air bersih, banjir, serta meningkatnya kebutuhan menara BTS dan jaringan telekomunikasi muncul hampir di semua wilayah,” kata Fuad.
Selain itu, aspirasi terkait infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, fasilitas umum, serta peningkatan ruang kelas dan fasilitas belajar juga mendominasi. Pada sektor kesehatan, masyarakat menuntut peningkatan kualitas layanan Puskesmas, ketersediaan obat, serta sarana perawatan yang lebih memadai.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menyampaikan hasil reses dari empat daerah pemilihan yang menghasilkan ratusan usulan pada enam sektor prioritas.
“Permintaan perbaikan jalan dan peningkatan jalan lingkungan, perkebunan dan pertanian di banyak desa serta kelurahan yang kami datangi yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur serta Berau,” ungkap Firnadi.
Sektor lain yang menjadi perhatian meliputi peningkatan ekonomi UMKM, pelatihan digital marketing, serta bantuan peralatan usaha untuk ibu rumah tangga dan pemuda. “Meliputi bantuan modal UMKM, pelatihan digital marketing, pengembangan usaha rumahan, bantuan peralatan usaha untuk ibu rumah tangga dan pemuda serta dukungan operasional bagi majelis taklim termasuk organisasi kepemudaan,” tuturnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan sarana pendidikan dan kesehatan. “Meminta pembangunan sekolah di Kutim dan Bontang, kemudian pengadaan sarana laboratorium sekolah sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dan pemerataan beasiswa,” papar anggota Komisi II DPRD Kaltim itu.
Aspirasi tambahan meliputi renovasi rumah ibadah, bantuan honor guru mengaji, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat. “Aspirasi yang ditangkap pembangunan masjid, renovasi musala, bantuan honor guru ngaji, serta penguatan kelompok sadar wisata,” tutup Firnadi.
Rapat Paripurna berlangsung lancar dan dihadiri pimpinan DPRD Kaltim, fraksi-fraksi, OPD terkait, serta perwakilan masyarakat. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
