Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menyoroti rencana penyertaan modal senilai Rp50 miliar kepada PT Migas Mandiri Pratama (MMP) yang baru disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kaltim. Meski DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim telah sepakat memberikan dana tersebut, hingga kini belum ada kejelasan mengenai rencana penggunaan modal itu.
“Malam ini kita menyetujui penyertaan modal yang sudah melalui pembahasan dan kesepakatan antara Pemprov dan DPRD. Dari Fraksi Gerindra, kami menegaskan tetap mendukung kebijakan pemerintah. Namun, ada beberapa catatan penting yang harus disampaikan,” ujar Sabaruddin saat diwawancarai di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (12/09/2025).
Sabaruddin menekankan, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, setiap penyertaan modal wajib dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya dijalankan dalam kasus ini.
“Salah satunya terkait penyertaan modal Rp50 miliar kepada PT MMP. Hingga saat ini, baik Biro Ekonomi, Setprov, maupun pihak MMP belum pernah memberikan pemaparan terkait rencana penggunaan dana itu, termasuk tujuan, proyeksi dividen, maupun manfaat yang akan diperoleh daerah,” jelasnya.
Menurut Sabaruddin, Komisi II DPRD Kaltim sebagai mitra kerja PT MMP seharusnya mendapat penjelasan resmi sebelum realisasi dana. Hal ini penting agar DPRD dapat memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, kami meminta agar sebelum realisasi dilakukan, anggaran ini dibahas terlebih dahulu bersama mitra komisi. Hingga kini, kami belum pernah menerima penjelasan resmi. Selama pemaparan itu belum disampaikan, kami menolak realisasi penyertaan modal ini,” tegasnya.
Meski demikian, Sabaruddin menegaskan pihaknya tetap menghormati keputusan yang telah disahkan dalam paripurna. Ia menekankan bahwa permintaan penjelasan resmi dari Setprov dan Biro Ekonomi tetap harus dipenuhi agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.
“Keputusan memang sudah disahkan dan disepakati bersama. Namun, kami tetap meminta penjelasan resmi dari Setprov dan Biro Ekonomi mengenai alokasi dan manfaat penyertaan modal tersebut,” pungkasnya.
Dengan sikap ini, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap penggunaan dana daerah, khususnya yang nilainya besar. Transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai kunci agar penyertaan modal dapat mendukung pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
