Sabaruddin Kaltim Harus Serius Hadapi Tantangan sebagai Penyangga IKN

SAMARINDA – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan urgensi pembangunan infrastruktur dan penguatan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas daerah. Desakan ini muncul dari hasil reses masa sidang II tahun 2025, yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, dalam Rapat Paripurna ke-28, Senin (04/08/2025).

Menurut Sabaruddin, status Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan pembangunan semakin mendesak. “Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga IKN tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang muncul, seperti kemacetan, banjir, keterbatasan air bersih, hingga keterhubungan infrastruktur antarwilayah. Semua ini menuntut percepatan pembangunan yang lebih serius,” ujarnya.

Ia menegaskan, banyak aspirasi masyarakat yang menyoroti kondisi jalan provinsi maupun jalan nasional, khususnya di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang masih memprihatinkan. “Kami meminta pemerintah provinsi melakukan pendekatan lebih intensif kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan nasional di wilayah Kaltim,” katanya.

Selain soal konektivitas, isu banjir dan keterbatasan air bersih juga menjadi keluhan utama warga. Masyarakat di kawasan padat penduduk, misalnya di Sangatta, mendesak percepatan pembangunan turap sungai, normalisasi aliran air, hingga pembangunan reservoir. “Persoalan banjir dan air bersih kerap pula menjadi keluhan utama warga. Pemerintah harus segera mempercepat pembangunan turap sungai dan reservoir, seperti di kawasan Sungai Sangatta,” tambahnya.

Fraksi Gerindra juga memberi perhatian khusus pada sektor pangan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akibat kelahiran maupun arus migrasi, kebutuhan pangan di Kaltim diprediksi melonjak signifikan pada 2025–2026. “Diprediksi kebutuhan pangan Kaltim pada 2025–2026 akan meningkat signifikan. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah harus ditekan melalui program konkret, modernisasi pertanian, dan perlindungan lahan produktif agar tidak dialihfungsikan,” jelas Sabaruddin.

Ia menilai, potensi pertanian Kaltim sebenarnya mampu menopang kebutuhan pangan daerah sekaligus mendukung IKN, asal pemerintah serius menyediakan pupuk, bibit unggul, peralatan modern, serta membenahi irigasi.

Menurut Fraksi Gerindra, hasil reses bukan sekadar catatan administratif, melainkan amanat yang wajib diwujudkan dalam kebijakan daerah. Aspirasi masyarakat, kata Sabaruddin, harus diperjuangkan agar pembangunan merata, termasuk di daerah terpencil. “Dengan luas wilayah dan tantangan geografis yang besar, Fraksi Gerindra berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih pada daerah terpencil yang masih kesulitan akses infrastruktur dasar,” tegasnya.

Ia menambahkan, komitmen pemerataan pembangunan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. “Kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini dalam sidang dan pembahasan berikutnya, karena pembangunan bukan hanya untuk kota besar, tetapi juga desa-desa yang menjadi tulang punggung Kaltim,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah