Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam memperkuat sektor pendidikan dan sosial terus menguat. Sejumlah kebijakan yang digulirkan Pemprov Kaltim dinilai memberikan angin segar bagi kelompok masyarakat yang selama ini jarang tersentuh program pembangunan secara langsung.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, memberikan apresiasi terhadap program insentif bulanan yang ditujukan bagi tenaga pendidik nonpemerintah. Ia menilai kebijakan pemberian insentif sebesar Rp500 ribu setiap bulan bagi guru swasta dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Madrasah Aliyah sebagai langkah yang patut diapresiasi.
“Ini bukan sekadar bantuan materi, tetapi bentuk pengakuan negara terhadap peran guru swasta yang selama ini terkesan terabaikan,” ungkap Salehuddin, pada Kamis (03/07/2025).
Menurutnya, insentif tersebut bisa memberi dampak psikologis dan finansial bagi para guru swasta yang umumnya masih berada dalam keterbatasan ekonomi. Ia membandingkan kondisi mereka dengan guru negeri yang telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan pegawai.
“Guru negeri sudah punya gaji tetap, tunjangan profesi, hingga TPP. Tapi guru swasta sering bekerja dalam keterbatasan. Kebijakan ini menjadi upaya awal menuju keadilan kesejahteraan,” lanjutnya.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak bersifat temporer. Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk memastikan kesinambungan program melalui penganggaran yang tepat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
“Jangan cuma jadi program sesaat yang populis. Harus ada keberlanjutan dan perluasan penerima manfaat,” tegasnya.
Dukungan terhadap kebijakan sosial Pemprov Kaltim juga disuarakan oleh Komisi II DPRD Kaltim. Program-program seperti Gratispol (Gerakan Ibadah Sosial dan Religi Politik) dan Jospol (Jaminan Operasional Sosial dan Keagamaan) mendapat sambutan baik dari wakil rakyat. Pada 25 Juni 2025 lalu, pelaksanaan program tersebut digelar di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Samarinda, sebagai simbol dimulainya distribusi manfaat.
Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyatakan bahwa kehadiran program tersebut menjadi bukti kepedulian Pemprov terhadap kelompok marjinal yang menjaga nilai spiritual masyarakat.
“Program umrah dan perjalanan religi bagi marbot dan petugas rumah ibadah dalam skema Gratispol, serta dukungan terhadap guru agama melalui Jospol, adalah bentuk penghargaan terhadap penjaga nilai-nilai spiritual masyarakat,” jelas Firnadi.
Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan program ini tak lepas dari keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan janji kampanye secara lebih cepat. Selain itu, Firnadi menyatakan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada pertumbuhan pendapatan daerah.
“Kalau PAD kita terus tumbuh, maka ruang fiskal untuk program sosial seperti ini juga akan semakin besar. Artinya, makin banyak masyarakat yang bisa kita bantu,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
