Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Sidang Tahunan MPR 2025 yang menampilkan pidato kenegaraan Presiden RI menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui Rapat Paripurna ke-30 pada Jumat (15/08/2025), para legislator menilai pesan Presiden sangat relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini, yakni memperkuat persatuan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa momentum pidato kenegaraan bukan sekadar acara rutin, melainkan refleksi penting bagi arah bangsa menjelang usia ke-80 tahun kemerdekaan. “Temanya jelas, Bersatu Berdaulat untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Menuju Indonesia Maju. Ini momentum untuk mengesampingkan perbedaan pilihan politik pasca pilpres dan pilkada. Saatnya kita bersatu membangun bangsa sesuai peran masing-masing,” ujarnya.
Uniknya, tahun ini pidato Presiden disampaikan lebih awal dari biasanya. Kondisi itu menimbulkan kendala teknis di Kaltim karena bertepatan dengan jadwal salat Jumat yang lebih cepat dibanding daerah lain. Akibatnya, sebagian isi pidato tidak tersampaikan secara penuh kepada anggota dewan yang mengikuti siaran. Meski demikian, menurut Salehuddin, substansi pesan tetap bisa dipahami dengan jelas.
Ia menekankan, seruan Presiden agar masyarakat menyingkirkan sekat politik pasca pemilu menjadi alarm penting. Menurutnya, konsolidasi nasional harus segera diwujudkan agar energi bangsa tidak habis terseret konflik politik. “Kalau energi bangsa habis untuk konflik politik, kita akan kehilangan momentum emas. Karena itu, pesan persatuan ini harus benar-benar ditindaklanjuti,” jelasnya.
Salehuddin juga mengaitkan isi pidato dengan konteks global yang tengah bergejolak. Mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, hingga ancaman krisis pangan. Menurutnya, Indonesia hanya bisa bertahan dan berdaulat jika seluruh elemen bangsa bersatu. “Kondisi dunia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Persatuan bisa memupuk rasa nasionalisme sehingga semangat untuk berdaulat itu benar-benar terwujud, baik secara politik, ekonomi, maupun pangan,” tegasnya.
Ia juga mencatat adanya penekanan Presiden pada capaian pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Meski tidak seluruh detail tersampaikan karena keterbatasan waktu, ia menilai arah kebijakan yang ditekankan Presiden konsisten dalam memperkuat kedaulatan. “Yang pasti, tema yang diangkat Presiden itu sangat up to date dengan kondisi kebangsaan kita. Persatuan adalah yang paling utama,” pungkasnya.
Lebih jauh, legislator asal Kukar itu menegaskan bahwa peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia tidak boleh dimaknai sebatas seremonial, melainkan harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Ia mengingatkan kembali amanat para pendiri bangsa bahwa persatuan adalah kunci berdirinya Indonesia. Kini, pesan itu semakin relevan ketika disrupsi global memengaruhi semua lini kehidupan masyarakat.
“Bersatu” menurut Salehuddin tidak hanya berarti menghapus perbedaan politik, melainkan juga membangun sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, hingga generasi muda. Tanpa itu, cita-cita untuk berdiri sejajar dengan negara maju akan sulit diwujudkan. “Kalau kita mampu menjaga persatuan, maka kedaulatan politik, ekonomi, dan pangan tidak akan sulit kita capai,” katanya.
Dengan demikian, pidato kenegaraan Presiden 2025 menjadi pengingat bahwa fondasi Indonesia yang kuat terletak pada persatuan. Bagi DPRD Kaltim, pesan ini sejalan dengan tanggung jawab daerah dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk proyek strategis Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan soliditas seluruh elemen bangsa. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
