Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyampaikan bahwa penetapan jadwal kegiatan dewan yang dilakukan Badan Musyawarah (Banmus) telah jelas, termasuk penjadwalan kegiatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Pernyataan ini disampaikan Salehuddin melalui interupsi dalam rapat Paripurna ke-32 yang mengagendakan pengesahan revisi kegiatan bulan Agustus masa sidang II Tahun 2025. Rapat digelar di Gedung D Lantai 6 kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (19/08/2025).
Dalam penjadwalan yang sebelumnya disusun Banmus, terdapat usulan agar Banggar melakukan lebih dari satu kali rapat internal untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026 serta Perubahan KUA-PPAS TA 2025. Namun, setelah melalui komunikasi dengan pimpinan, disepakati bahwa satu kali rapat internal sudah mencukupi.
“Jadwal Kita sudah clear, awalnya memang ada masukan agar Banggar rapat lebih dari sekali, untuk mengupas KUA-PPAS TA 2026 dan perubahan TA 2025, tetapi setelah pertimbangan padatnya agenda, akhirnya disepakati cukup satu kali rapat internal saja,” ujar Salehuddin.
Salehuddin menegaskan, penetapan satu kali rapat bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan agar Banggar dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam waktu terbatas. Meski tidak memungkinkan membahas semua agenda secara menyeluruh, yang terpenting adalah fokus pada agenda inti tetap terlaksana. “Banggar tidak bisa terlalu maksimal untuk membahas KUA-PPAS TA 2026 dan perubahan KUA-PPAS TA 2025, karena berada di penghujung bulan, tapi lebih baik terlambat dibanding tidak sama-sekali,” tambah politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua kepentingan dapat diakomodir dalam jadwal kerja DPRD Kaltim karena banyak Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya yang membutuhkan agenda. Banmus kemudian mengambil jalan tengah agar tidak terjadi penumpukan kegiatan.
“Mohon maaf, jadwal ini tidak bisa mengakomodir semua usulan, banyak AKD yang minta ruang dan kami memilih jalan tengah, sehingga yang terpenting agenda prioritas tetap berjalan serta orkestrasi agenda ada di pimpinan tinggal bagaimana kita memaksimalkan tugas sesuai peran masing-masing,” tutup Salehuddin.
Keputusan ini menunjukkan upaya DPRD Kaltim menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai AKD dan kelancaran fungsi legislatif, meski waktu dan sumber daya terbatas.[] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
