Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Meningkatnya kasus Tuberkulosis (TBC) di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda, mendorong perhatian serius dari kalangan legislatif daerah. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam merespons isu kesehatan nasional, terutama ketika menyangkut kebijakan uji coba vaksin yang masih bergulir di tingkat pusat.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/05/2025), Novan menegaskan bahwa DPRD belum mendapatkan informasi detail mengenai uji coba vaksin TBC yang digagas oleh pemerintah pusat bersama mitra internasional seperti Bill Gates Foundation. Ia menilai perlunya komunikasi yang lebih terbuka agar daerah tidak hanya menjadi objek, melainkan juga subjek dalam kebijakan penanganan penyakit menular.
“Hingga kini belum ada arahan teknis dari pusat. Kita di daerah masih menunggu kepastian, termasuk soal distribusi vaksin TBC ini. Apakah akan sampai ke Samarinda atau tidak, itu pun belum jelas,” ujar Novan.
Selain menyoroti persoalan vaksin, Novan juga menggarisbawahi bahwa lonjakan kasus TBC tidak bisa hanya direspons dengan solusi jangka pendek. Ia menyarankan adanya investigasi menyeluruh untuk mengetahui faktor penyebab, baik dari sisi lingkungan, pola hidup masyarakat, maupun kemungkinan pengaruh cuaca atau kondisi musiman.
“Kami baru menerima laporan awal terkait kasus TBC. Maka, kami akan dorong Dinas Kesehatan melakukan kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai kita bergerak tanpa data dan hanya berdasarkan asumsi,” tegasnya.
Menurut Novan, dalam menghadapi penyakit menular seperti TBC, daerah harus bersikap proaktif dan tidak semata-mata menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga, termasuk DPRD, pemerintah daerah, serta tenaga kesehatan, untuk membangun sistem deteksi dan pencegahan dini.
Kondisi di lapangan, lanjut Novan, menunjukkan bahwa persiapan daerah menghadapi potensi penularan TBC masih tergolong minim. Baik dari sisi ketersediaan vaksin, tenaga medis terlatih, hingga fasilitas pendukung seperti laboratorium uji sampel, perlu ditingkatkan.
“Kalau kita bicara soal uji coba vaksin, itu bagus untuk jangka panjang. Tapi bagaimana kesiapan fasilitas dan SDM di Samarinda? Apakah kita mampu menampung program itu dengan baik? Itu yang harus dijawab dulu,”katanya.
Novan juga mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya menggandeng mitra internasional dalam pengembangan vaksin, tetapi juga menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Baginya, keberhasilan program kesehatan nasional sangat bergantung pada efektivitas implementasi di tingkat lokal.
“Satu hal yang perlu diingat, keberhasilan vaksinasi atau pengendalian penyakit menular itu bukan hanya soal laboratorium dan teknologi, tapi juga soal kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh lewat informasi yang transparan dan pendekatan yang inklusif,” ujarnya.
Sebagai penutup, Novan menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Samarinda siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengawal isu-isu kesehatan yang bersifat strategis. Ia berharap ke depan, ada pembagian peran yang lebih jelas antara pusat dan daerah agar semua pihak dapat bergerak cepat, tepat, dan saling mendukung.
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: M. Reza Danuarta
