Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti tantangan operasional yang dihadapi sekolah swasta di tengah penerapan program pendidikan gratis berbasis kebijakan Gratispol. Banyak pihak menilai sejumlah sekolah swasta belum siap menyesuaikan diri dengan aturan baru, terutama terkait pengelolaan SPP dan biaya operasional.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan kekhawatirannya usai rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru SMA serta SMK swasta, yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025).
“Selama ini sekolah swasta dikenal dengan pembayarannya. Namun dengan adanya kebijakan Gratispol, mereka juga dituntut ikut aturan tersebut. Masalahnya, banyak sekolah swasta yang tidak siap menghadapi penyesuaian itu,” ujar Agus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan baru dapat menimbulkan ketidakpastian finansial bagi banyak lembaga pendidikan swasta.
Agus menekankan, tanpa adanya dukungan atau subsidi dari pemerintah provinsi, sekolah swasta akan kesulitan menyesuaikan SPP sekaligus menutup biaya operasional yang terus berjalan. “Ketika kebijakan itu dijalankan tanpa adanya subsidi atau dukungan dari pemerintah provinsi dalam penyesuaian SPP, tentu sekolah swasta akan kesulitan. Karena itu, kami berharap pemerintah provinsi harus merespons dan memberikan perhatian terhadap pengelolaan operasional sekolah,” jelasnya.
Politisi DPRD Kaltim itu menegaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis tidak boleh diberlakukan sepihak tanpa adanya solusi yang jelas. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menutup kekurangan biaya operasional sekolah ketika aturan baru diterapkan. “Tidak bisa dikatakan nanti, besok, atau tahun depan. Ketika kebijakan itu harus diberlakukan, otomatis harus diiringi dengan perhatian pemerintah untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah,” tegasnya.
Agus menambahkan, dukungan pemerintah sangat mendesak agar kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta tetap berjalan lancar. “Harapan kami, dukungan itu bisa segera didorong sehingga sekolah-sekolah swasta tetap bisa beroperasi secara normal,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan Gratispol agar adil bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Dengan perhatian dan dukungan dari Pemprov, sekolah swasta diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik di Kalimantan Timur, sehingga kontribusi mereka dalam mencetak generasi berkompeten tetap terjaga.[] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
