SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan mekanisme sah yang diatur undang-undang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memastikan pokir akan tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah …
Read More »DPMD Kukar Dorong Kemitraan Strategis Lewat MoU di Tingkat Provinsi
SAMARINDA – Di tengah semangat membangun desa yang mandiri dan inovatif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah penting dalam memperkuat kemitraan lintas sektor, dengan menggelar digelar rapat strategis yang menjadi titik awal kolaborasi baru antara desa-desa di Bumi Etam dengan berbagai pihak ketiga, Senin (25/08/2025) …
Read More »Kapolda dan DPRD Kukar Bahas Stabilitas Daerah
KUTAI KARTANEGARA — Suasana ruang Catur Prasetya, Mapolres Kutai Kartanegara, pada Senin (25/08/2025) pagi terasa berbeda. Sejumlah tokoh penting hadir dalam forum audiensi bersama Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, yang mengundang jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan elemen masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara …
Read More »DPRD Kaltim Gelar Rapat Komisi III dengan Mitra Kerja Hadapi Pembahasan APBD
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi III menggelar rapat bersama mitra kerja untuk membahas persiapan menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026. Rapat tersebut berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025), dengan melibatkan lima mitra …
Read More »DPRD Kaltim Desak Pemprov Perkuat Dukungan untuk Sekolah Swasta
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Pemerintah Provinsi untuk memperkuat dukungan terhadap keberlangsungan sekolah swasta, khususnya jenjang SMA dan SMK. Hal ini disampaikan usai rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025). Anggota Komisi IV …
Read More »Seskab Teddy Raih Penghargaan Tinggi, Kontribusi Apa yang Diakui Negara?
JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/08/2025). Penganugerahan ini diberikan sebagai pengakuan atas pengabdian Teddy dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam pembacaan naskah acara, Teddy disebut sebagai figur yang …
Read More »Eks Koruptor Burhanuddin Abdullah Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Burhanuddin Abdullah, mantan terpidana korupsi, dalam upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/08/2025). Bintang Mahaputera yang disematkan itu dikenal sebagai penghargaan tertinggi kedua dari pemerintah, ditujukan bagi individu yang dinilai berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan dan kejayaan …
Read More »Haji Isam Dapat Tanda Kehormatan, Prabowo: Berjasa Bagi Ekonomi Nasional
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerahkan tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andy Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal dengan Haji Isam, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/08/2025). Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Haji Isam dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun di daerah. “Beliau …
Read More »Komisi IV DPRD Kaltim Harap Tak Ada Lagi Perbedaan Perlakuan untuk Sekolah Swasta
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya kesetaraan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta, khususnya dalam implementasi program pendidikan gratis serta bantuan operasional. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, usai rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah …
Read More »KPK Bongkar Skandal Kuota Haji, 8.400 Jemaah Gagal Berangkat
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan serius dalam pembagian kuota haji tahun 2024 yang berdampak langsung pada ribuan calon jemaah. Sebanyak 8.400 orang yang telah menunggu selama lebih dari 14 tahun seharusnya bisa berangkat, namun akhirnya gagal menunaikan ibadah haji karena praktik korupsi. “Ada 8.400 orang …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan