Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, kembali menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penekanan ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) Kalimantan Timur Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, Minggu malam (25/05/2025).
Rakorda tahun ini mengusung tema “Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Provinsi Kalimantan Timur”. Tema tersebut mencerminkan semangat untuk memperkuat fondasi kerja sama antara pemangku kepentingan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Seno Aji mengingatkan bahwa isu-isu terkait perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat. “Melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI), kita harapkan tercipta koordinasi yang solid antar pihak,” ujarnya. RBI diharapkan menjadi ruang kolaboratif yang mampu menyatukan langkah pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan media untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung kemajuan perempuan dan anak-anak di Benua Etam.
Rakorda yang berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Mei 2025, menghadirkan berbagai pemangku kebijakan dan tokoh penting. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, perwakilan Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, serta para narasumber nasional seperti Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, dan Fasilitator Nasional D/KRPPA, Drs. Dermawan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan optimismenya bahwa Kalimantan Timur dapat menjadi provinsi percontohan dalam perlindungan perempuan dan anak. Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut tak lepas dari kontribusi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang telah banyak terbentuk di wilayah ini. Ia menyebutkan, dari sepuluh kabupaten/kota yang ada, sembilan di antaranya telah meraih predikat KLA. Daerah-daerah tersebut antara lain Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni Kabupaten Mahakam Ulu yang belum berhasil meraih status KLA. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bersama yang memerlukan perhatian lebih dalam hal inovasi kebijakan, peningkatan kualitas pengasuhan, serta perbaikan sistem perlindungan berbasis keluarga.
Seno Aji mengajak agar seluruh desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan turut ambil bagian dalam membentuk sistem RBI yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga berakar pada nilai-nilai lokal. Dengan demikian, perempuan dan anak dapat benar-benar menjadi subjek pembangunan yang aktif dan terlindungi di seluruh Kalimantan Timur. [] (ADV/RIF/RAS/DISKOMINFO.KALTIM)
