Seragam Gratis Tak Tepat Waktu, Ini Penjelasan DPRD

SAMARINDA — Program penyaluran seragam sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera memasuki tahap distribusi. Program ini merupakan salah satu pilar utama dari kebijakan GratisPol Pendidikan yang terus diprioritaskan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Namun demikian, penyalurannya tidak bertepatan dengan awal tahun ajaran sehingga banyak orang tua murid terpaksa membeli seragam terlebih dahulu.

Kondisi tersebut dibenarkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. Ia memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pelaksanaan program seragam gratis yang hingga kini belum terealisasi sesuai harapan masyarakat. Menurutnya, sejumlah kendala teknis serta perbedaan jadwal antara kalender akademik dan kalender kerja pemerintah menjadi faktor utama.

“Awalnya orang tua menyangka mempersepsikan bahwa seluruh jenis seragam sekolah itu akan digratiskan padahal yang dimaksud dengan gratis itu adalah yang seragam nasional dan kedua adalah memang untuk pelaksanaan ini yang pertama sudah pasti mengalami keterlambatan,” ujar Darlis kepada awak media usai menjadi narasumber dalam Diskusi Publik di Temindung Creative Hub Samarinda, Jalan Pipit, Bandara, Sungai Pinang, Kamis (20/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa proses pelaksanaan program harus mengikuti mekanisme administrasi keuangan pemerintah yang tidak bisa disederhanakan begitu saja. Hal ini membuat jadwal pengadaan seragam tidak selaras dengan kebutuhan sekolah yang harus menyediakan seragam tepat pada awal tahun pelajaran.

“Jadi sudah pasti mengalami keterlambatan dari implementasi, karena ada proses pembahasan anggaran yang panjang, kemudian harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, setelah itu diadministrasikan, ditender dan sebagainya, sehingga memerlukan waktu yang tidak sesuai dengan kalender akademik,” kata Darlis.

Lebih jauh, Darlis merinci bahwa setelah proses evaluasi dan persetujuan anggaran selesai, pemerintah daerah harus menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sebelum membuka tahapan lelang. Proses lelang sendiri membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan. Setelah pemenang lelang ditetapkan, barulah pengadaan barang dapat dimulai.

“Semua tahapan itu memerlukan waktu. Karena itulah kalender kerja pemerintah tidak bertemu dengan kalender akademik sekolah,” tutup legislator dari daerah pemilihan Samarinda tersebut.

Meski mengalami keterlambatan, pemerintah memastikan bahwa seragam gratis tetap akan disalurkan kepada seluruh siswa yang berhak menerimanya. Program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi orang tua serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kaltim. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah