Setelah Viral, DPRD dan Pertamina Sepakat Jaga Komunikasi Soal BBM

BALIKPAPAN – Ketegangan yang sempat terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Balikpapan dan pihak Pertamina Patra Niaga mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), akhirnya mereda setelah kedua pihak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan permohonan maafnya kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Balikpapan melalui video yang diunggah di akun TikTok @balikpapantl pada Jumat, 23 Mei 2025.

Dalam video tersebut, Edi Mangun tampak duduk berdampingan dengan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, di rumah jabatan dewan. Edi menyampaikan permintaan maafnya atas insiden walk out yang terjadi saat RDP berlangsung di Gedung DPRD. “Saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya secara pribadi, juga kepada pak Ketua dan anggota DPRD Kota Balikpapan, atas kejadian yang terjadi kemarin di Gedung Dewan,” ujar Edi. Ia juga menyampaikan harapannya agar masyarakat, khususnya di wilayah Papua, dapat memaklumi situasi tersebut. “Kejadian ini sudah menjadi risiko pekerjaan saya,” tambahnya.

Pernyataan terbuka dari pihak Pertamina tersebut diapresiasi oleh Alwi Al Qadri yang menganggapnya sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan konstruktif. “Saya secara pribadi maupun sebagai pimpinan DPRD mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kejadian kemarin itu spontan saja, tidak ada unsur apa pun, karena tekanan dari masyarakat atas kelangkaan BBM,” ujar Alwi. Ia berharap insiden ini tidak terulang dan seluruh pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. “Harapannya, ini menjadi kejadian yang terakhir dan ke depan tidak ada lagi masalah. Semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” tambahnya.

Sebelumnya, suasana rapat yang digelar pada Selasa, 20 Mei 2025, memanas ketika pembahasan menyentuh isu kelangkaan BBM, khususnya Pertamax. Ketegangan meningkat saat Edi Mangun menjelaskan bahwa distribusi BBM di Kalimantan telah dimonitor ketat agar pasokan tetap berjalan normal. Namun, pernyataan tersebut ditanggapi keras oleh beberapa anggota dewan yang menilai kondisi di lapangan tidak sesuai dengan laporan Pertamina. Anggota Komisi III DPRD, Halili Adi Negara, menyatakan kemacetan parah terjadi di Balikpapan akibat antrean panjang kendaraan di SPBU. “Lihat sendiri kondisi di lapangan seperti apa! Antrean mengular, macet di mana-mana. Ini menyangkut hak dasar masyarakat,” tegas Halili. Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan informasi yang disampaikan kepada publik.

Situasi makin memanas ketika para anggota dewan lainnya, termasuk Baharuddin Daeng Lala, menyuarakan keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM. “Pastikan dulu kuotanya aman, bagaimana bisa bilang aman-aman tapi nyatanya masyarakat masih kesusahan nyari bahan bakar minyak,” ungkap Baharuddin. Ketegangan tersebut memuncak saat Edi Mangun memilih meninggalkan ruangan rapat, yang kemudian memicu perhatian publik dan viral di media sosial.

Kini, dengan pernyataan maaf terbuka dari kedua pihak, diharapkan komunikasi antara DPRD dan Pertamina dapat kembali kondusif dan solusi konkret segera diterapkan untuk menjawab keresahan masyarakat Balikpapan terkait distribusi BBM. []

Redaksi11

PDF