Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan pengelolaan irigasi. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar yang digelar di Hotel Harris Samarinda, Selasa (30/09/2025). Sidang ini menjadi forum penting untuk merumuskan kebijakan pengelolaan air yang dinilai sebagai kunci utama produktivitas pertanian.
Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa pengaturan distribusi air akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan daerah. “Kalau distribusi air bisa terukur, petani tidak lagi mengalami kesulitan saat musim tanam maupun musim kemarau. Ini ujungnya pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Forum tersebut menghadirkan perwakilan dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok tani, akademisi, hingga pihak swasta. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu memberikan masukan komprehensif untuk menyusun pola tata tanam yang tepat. Dalam sidang, dibahas jadwal pembukaan lahan, pemberian air, hingga tahap pengeringan sesuai kondisi riil lapangan.
Selain mengatur tata tanam, sidang juga menekankan pentingnya investasi jangka panjang pada infrastruktur air. Hal itu mencakup perbaikan saluran sekunder, pembangunan embung, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan pertanian. Dengan kondisi infrastruktur yang memadai, sistem distribusi air diyakini lebih terjamin dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada faktor alam.
Menurut Wiyono, Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen penuh mendukung kebutuhan anggaran demi pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan. “Kalau sistem irigasi baik, maka produktivitas meningkat, petani sejahtera, dan Kukar bisa mandiri pangan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa program ini selaras dengan visi daerah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi.
Keberadaan forum komisi irigasi juga menjadi wadah koordinasi antarinstansi, sehingga setiap program yang direncanakan dapat berjalan sinkron. Dengan begitu, pengelolaan air tidak hanya sebatas agenda teknis, tetapi juga menyangkut aspek perencanaan, pembiayaan, dan keberlanjutan jangka panjang.
Para peserta sidang menilai bahwa jika tata kelola air dilakukan secara tepat, petani tidak hanya terhindar dari gagal panen akibat kekeringan, tetapi juga bisa meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat. Hal ini diharapkan berdampak langsung terhadap pendapatan petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, pembahasan forum juga mencermati tantangan perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air. Dengan adanya tata kelola irigasi yang terukur, Kukar diharapkan mampu menghadapi ancaman tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan debit air serta digitalisasi tata tanam juga menjadi rekomendasi yang muncul dalam forum.
Melalui sidang ini, Pemkab Kukar ingin memastikan ketahanan pangan bukan hanya menjadi slogan, melainkan betul-betul terwujud di lapangan. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus target besar pemerintah daerah untuk menjadikan Kukar sebagai daerah yang mandiri dalam hal pangan.
Dengan langkah strategis tersebut, sektor pertanian Kukar diproyeksikan semakin kuat dan berdaya saing. Bukan hanya menjadi penopang kebutuhan pangan lokal, tetapi juga diharapkan mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah di masa mendatang. [] ADVERTORIAL
Penulis: Anggi Triomi |Penyunting: Rasidah
