Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Situbondo menyiapkan rute penyeberangan Jangkar-Buleleng dan sejumlah jalur alternatif darat untuk memperkuat konektivitas serta mengurangi kepadatan Ketapang-Gilimanuk.
JAWA TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menyiapkan sejumlah alternatif konektivitas darat dan laut untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan arus kendaraan di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Salah satu rencana yang tengah didorong ialah pembukaan rute kapal dari Pelabuhan Jangkar menuju Celukan Bawang, Buleleng, Bali.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan rute Jangkar-Celukan Bawang diharapkan menjadi jalur alternatif bagi kendaraan yang selama ini menggunakan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Pemkab Situbondo bersama pihak terkait dijadwalkan membahas tindak lanjut konektivitas tersebut di Buleleng pada 22 September 2026.
“Untuk apa tujuannya? Untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Ketapang,” katanya.
Rio berharap pembahasan tersebut dapat mempercepat realisasi layanan penyeberangan sehingga kendaraan dapat mulai dilayani dari Jangkar menuju Buleleng pada akhir tahun.
“Mudah-mudahan inisiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Paling tidak Desember nanti sudah ada kapal yang membawa mobil-mobil dari Jangkar ke Buleleng,” ujarnya.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Panarukan yang tengah menyiapkan Pelabuhan Jangkar untuk mendukung layanan kapal penyeberangan. Kepala KSOP Kelas IV Panarukan Herland Aprilyanto mengatakan masih terdapat fasilitas pelabuhan yang dalam proses penyiapan untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan.
“Untuk Pelabuhan Jangkar memang kita siapkan untuk pelabuhan kapal penyeberangan. Memang ada salah satu pelabuhannya masih berproses untuk antisipasi terkait dengan penambahan fasilitas pelabuhan,” kata Herland.
Menurut Herland, kelengkapan fasilitas menjadi bagian penting agar Pelabuhan Jangkar dapat beroperasi secara optimal dan membantu mengurangi kepadatan pada lintasan Ketapang-Gilimanuk.
“Sehingga nantinya pelabuhan itu bisa optimal berfungsi dan bisa mengurai kepadatan daripada Ketapang-Gilimanuk,” ujarnya.
Selain jalur laut, Pemkab Situbondo mengkaji sejumlah jalur alternatif darat untuk membuka akses antarkawasan. Beberapa rute yang disebut antara lain Besuki-Badran, Besuki-Pasir Putih, serta Pasir Putih-Baluran.
“Kami juga sedang menggagas bagaimana jalur-jalur alternatif jalan darat. Itu juga bisa kita inisiasi menjadi sebuah kebijakan yang real,” katanya.
Rio menilai pembukaan akses baru dapat memberikan dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki koneksi jalan yang memadai. Salah satu akses yang dicontohkannya ialah jalur Curah Suri-Kalisari.
“Kemarin saya naik motor dari Curah Suri sampai ke Kalisari, tidak ada jalan itu. Nah, kalau itu ada jalan, saya kira juga akan mempermudah akses masyarakat,” ujar Rio.
Penguatan konektivitas tersebut juga dikaitkan dengan rencana pengembangan Panarukan sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan sejarah. Gagasan itu disampaikan Rio saat menghadiri kegiatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55 di Kantor KSOP Kelas IV Panarukan, Jumat (18/09/2026).
Rio menyebut kawasan Panarukan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi budaya dan sejarah dengan mengangkat kembali keterkaitannya dengan Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan. Konsep tersebut, kata dia, telah diarahkan untuk menghubungkan aspek pariwisata dengan transportasi dan perekonomian masyarakat.
“Panarukan akan menjadi salah satu destinasi budaya, sejarah, kemudian wisata juga dengan konsep Anyer-Panarukan yang sudah dibuatkan MoU-nya dengan Kabupaten Serang,” kata Rio.
Ia juga melihat kawasan dermaga Panarukan memiliki daya tarik visual yang dapat mendukung pengembangan aktivitas wisata.
“Menurut saya secara subjektif, view di dermaga Panarukan ini yang paling bagus. Ketika jam 5 sore, ketika para nelayan itu pulang kerja, pulang ke rumahnya, itu menurut saya view yang paling bagus,” ujarnya.
Pengembangan konektivitas dan kawasan wisata tersebut, menurut Rio, membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari KSOP, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Polisi Air dan Udara (Satpol Airud), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), kepolisian, pengguna jasa transportasi, sopir bus hingga nelayan.
“Semua harus diajak berkolaborasi. Ada nelayan, TNI AL, pengguna jasa, sopir bus, semuanya bisa dilibatkan,” kata dia.
Dalam pengembangan kawasan Panarukan, Rio juga menekankan pentingnya mengangkat sejarah Jalan Raya Pos sebagai bagian dari identitas daerah. Menurutnya, sejarah tersebut dapat dikemas melalui kegiatan yang menggabungkan aspek sejarah, sosial, ekonomi, dan pariwisata.
“Anyer-Panarukan itu berbicara soal konsepsi ekonomi, sejarah dan sosial,” kata Rio.
Pemkab Situbondo, kata Rio, tengah menyiapkan gagasan festival yang berkaitan dengan sejarah dan rute Anyer-Panarukan. Ia menilai posisi Panarukan sebagai titik akhir Jalan Raya Pos memiliki nilai strategis untuk dikembangkan menjadi bagian dari daya tarik Situbondo.
“Sampai sekarang Anyer-Panarukan tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Dan kita bersyukur Panarukan menjadi titik akhir dari proyek strategis ini,” katanya.
Rio berharap pengembangan konektivitas dan pengemasan sejarah Anyer-Panarukan dapat berjalan beriringan sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sektor transportasi dan pariwisata, tetapi juga masyarakat dan perekonomian daerah.
“Saya minta kesiapan kita untuk menyambut Anyer-Panarukan ini. Dan saya yakin ini akan menaikkan kelas Situbondo,” ujar Rio.
Sementara itu, Herland menilai momentum Harhubnas dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan transportasi, terutama terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Kegiatan Harhubnas ke-55 di KSOP Kelas IV Panarukan melibatkan sekitar 300 peserta dari berbagai unsur, termasuk Satpol Airud, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Satlantas Polres) Situbondo, Dinas Perhubungan Situbondo, juru parkir, petugas penerangan jalan umum, Satpol PP, pemadam kebakaran, Pertamina Kalbut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta unsur lainnya.
“Kami sangat senang di Harhubnas tahun 2026 yang ke-55 ini, Kabupaten Situbondo bersinergi dengan semua instansi, khususnya maritim, TNI, Polri dan Dinas Perhubungan, Ke depan, keselamatan dan keamanan pelayaran tidak hanya menjadi tanggung jawab KSOP, tetapi semua pihak bisa mendukung,” imbuhnya.
Dengan penguatan jalur darat, persiapan Pelabuhan Jangkar, serta pengembangan Panarukan berbasis sejarah dan budaya, Pemkab Situbondo menargetkan konektivitas antarkawasan sekaligus potensi ekonomi baru dapat berkembang secara terpadu. Rangkaian rencana tersebut selanjutnya bergantung pada kesiapan infrastruktur, koordinasi lintas lembaga, dan tindak lanjut pembahasan rute Jangkar-Buleleng. []
Redaksi 03
