Sri Puji Dorong Sinergi Tekan Kasus TB dan HIV di Samarinda

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (TB) serta HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti, menyebut inisiatif ini telah dirintis sejak periode sebelumnya, namun perlu ditindaklanjuti secara serius mengingat kasus terus meningkat. “Inisiasi ini sebenarnya sudah ada dari periode lalu. Kota Samarinda memang sudah punya Perda HIV, tapi itu sejak 2009. Sudah terlalu lama dan belum menjawab kondisi sekarang,” ujar Sri Puji saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (28/7/2025).

Ia menjelaskan, dasar akademik untuk penyusunan raperda tersebut sudah tersedia. Salah satunya berasal dari kajian Universitas Widya Gama yang selesai pada 2018. “Kajian akademiknya sudah ada sejak lama. Tinggal bagaimana kita dorong agar segera dibahas,” tambahnya.

Menurut Sri Puji, meskipun pemerintah pusat memiliki regulasi lengkap mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga peraturan menteri, implementasinya di daerah masih minim. “Regulasi sudah ada semua. Tapi kalau implementasinya lemah, tetap saja tidak ada dampak. Di lapangan kita lihat kasus TB dan HIV masih tinggi,” ungkapnya.

Ia menilai, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Banyak program penanggulangan sudah dirancang, namun tak berjalan optimal karena pendanaan terbatas. “Kita punya program, tapi pendanaannya kecil. Akhirnya tidak berdampak besar,” tegasnya.

Sri Puji juga menyoroti minimnya ruang isolasi bagi pasien TB maupun HIV di rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. “Ruang isolasi terbatas. Ada rumah sakit yang hanya punya satu ruangan dengan lima bed. Padahal kasusnya tinggi,” keluhnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat. Sejumlah organisasi sudah terjun dalam penanggulangan, namun kekuatan mereka terbatas tanpa dukungan pemerintah. “Ada komunitas yang bergerak sendiri, tapi kalau tidak disokong anggaran dan regulasi yang kuat dari pemerintah, mereka tidak akan bisa bekerja optimal,” ujarnya.

Sri Puji berharap, raperda yang tengah disusun dapat menjadi payung hukum sekaligus penggerak sinergi antara pemerintah, rumah sakit, masyarakat, dan pihak swasta untuk menekan penyebaran TB dan HIV di Samarinda. “Harapan kami, penanganan penyakit menular ini bisa lebih terarah dan berkelanjutan. Tidak cuma simbolis, tapi benar-benar dijalankan dengan baik,” pungkasnya.

Penulis : Muhammad Ikhsan | Penyuntin: Rasidah