Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Isu mengenai penghapusan anggaran media di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat tanggapan langsung dari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah. Ia membantah kabar bahwa alokasi dana untuk media akan dihilangkan sepenuhnya dalam perencanaan anggaran pemerintah provinsi. Menurutnya, anggaran tersebut masih tetap diakomodasi, hanya saja mengalami penyesuaian jumlah sesuai pertimbangan kewajaran.
“Sebetulnya bukan ditiadakan, cuma mungkin dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah karena melihat usulan anggaran media ini jumlahnya besar sampai ratusan miliar, makanya dibahas batas kewajarannya,” ujar Syarifatul saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (25/07/2025).
Syarifatul menjelaskan bahwa proses penyesuaian ini tidak berkaitan dengan isu viral yang menyeret ajudan Gubernur, melainkan lebih pada kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, anggaran harus dikelola secara proporsional dan akuntabel, namun tidak berarti menghapuskan pos penting seperti media massa.
“Teman-teman dari media ini juga perlu diperhatikan, tentunya kalau ada anggapan ini kaitannya dengan Gubernur yang kemarin viral, sebetulnya tidak ada,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kota Bontang, ia menyampaikan bahwa media memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dukungan anggaran perlu tetap diberikan dalam kerangka yang masuk akal.
“Kalau Kami realistis saja, kalau memang dianggap itu berlebihan, membengkak, dan tidak proporsional silakan, tapi jangan di-nol kan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syarifatul menilai bahwa keberadaan media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tetap menjaga keberlanjutan hubungan dengan media dengan memberikan dukungan yang pantas dan tidak memberatkan anggaran daerah.
“Kami juga sampaikan kalau media ini mitra pemerintah yang menginfokan segala kegiatan-kegiatan pembangunan ke masyarakat harus juga dihidupi dalam batas kewajaran,” tutupnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
