Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menggenjot persiapan penyusunan dokumen arah pembangunan lima tahun ke depan. Langkah awal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat internal Pansus di Gedung E Lantai 1, Kompleks DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda, Kamis (12/06/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, dihadiri oleh sejumlah anggota, antara lain Abdul Rakhman Bolong, Agusriansyah Ridwan, Arfan, Akhmed Reza Fachlevi, dan Sapto Setyo Pramono, serta tim tenaga ahli Pansus.
Syarifatul menyampaikan bahwa rapat ini merupakan agenda kerja perdana Pansus setelah resmi dibentuk melalui Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah menyusun rencana kerja selama 40 hari masa kerja Pansus, termasuk jadwal pemanggilan sejumlah lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, dan Bank Indonesia. “Pansus ditarget selesai dalam 40 hari dan selanjutnya akan mengundang Bappeda sebagai leading sector dengan BPS Kaltim serta Bank Indonesia untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Kaltim,” ujar Syarifatul kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa langkah awal yang krusial dalam penyempurnaan draf RPJMD adalah memastikan sinkronisasi dan harmonisasi data agar selaras dengan visi dan misi Gubernur Kaltim. Hal ini penting agar penggunaan anggaran yang besar dapat efektif dan tepat sasaran. “Ada enam visi misi Gubernur Kaltim yang harus diakomodasi secara tepat dan terukur dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BPJS Kesehatan, sehingga program Gratispol bisa betul-betul terukur,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Lebih lanjut, Syarifatul mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Pansus akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Bappeda kabupaten/kota se-Kaltim. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan lintas daerah serta menghindari tumpang tindih, terutama dalam pelaksanaan program prioritas seperti Gratispol. “Kami ada rencana buat Rakor Bappeda se-Kaltim untuk sinkronisasi program yang ada kaitannya dengan Gratispol yang telah lebih dahulu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, jadi jangan sampai terjadi overlap,” tutupnya. (ADVERTORIAL)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
