SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar rapat kerja bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk membahas sosialisasi program pembangunan tahun 2026 serta pemaparan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Samarinda pada Kamis (23/10/2025). …
Read More »DPRD Kukar Tegaskan Sinergi Kunci APBD
KUTAI KARTANEGARA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya menjaga komunikasi terbuka dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kukar, Farida, usai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (30/09/2025), di Tenggarong. Farida menjelaskan …
Read More »DPRD dan Pemkot Samarinda Sepakati APBD Perubahan 2025
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama Gedung DPRD Samarinda, Selasa malam (30/09/2025). Rapat dipimpin Ketua …
Read More »APBD 2026 Samarinda Terancam, DPRD Dorong Skala Prioritas
SAMARINDA – Wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai menuai perhatian serius di tingkat daerah. Di Kota Samarinda, kebijakan tersebut dinilai berpotensi besar memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menekankan …
Read More »Ahmad Yani Tegaskan APBD Perubahan Harus Tepat Sasaran
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD tengah memproses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Berdasarkan proyeksi terbaru, total APBD yang semula direncanakan sebesar Rp 11,3 triliun, mengalami koreksi pada beberapa pos anggaran, khususnya di sisi belanja daerah. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, …
Read More »DPRD Kukar Targetkan APBD Perubahan 2025 Senilai Rp 11,3 Triliun
KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2025 pada September mendatang. Proyeksi Perubahan APBD 2025 tersebut mencapai Rp 11,3 triliun, meski nilai ini masih bersifat tentatif karena akan dibahas lebih rinci melalui Badan Anggaran …
Read More »APBD-P 2025 Jadi Fokus Utama Rapat Paripurna DPRD Kaltim
SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (08/09/2025), hanya berfokus pada penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Ketua DPRD …
Read More »Stabilitas Fiskal Jadi Fokus DPRD dan Pemprov Kaltim di 2026
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Jalan …
Read More »Pemotongan DBH 50 Persen Jadi Sorotan DPRD Kaltim
SAMARINDA – Isu rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan ruang fiskal daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Hal ini disampaikan …
Read More »Darlis Pattalongi: Pemotongan DBH Akan Beratkan Kaltim
SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen memicu kekhawatiran serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sangat bergantung pada transfer dana tersebut untuk membiayai pembangunan maupun pelayanan publik. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan