Tag Archives: MK

Yusril Nilai Gugatan AMIN dan Ganjar, Tantangan ke MK Bukan KPU

JAKARTA – Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyebut gugatan sengketa Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama saja melawan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas Putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua Pemohon sebenarnya tidak …

Read More »

Proses Hukum Terkait Pilpres 2024: Ganjar-Mahfud Tempuh Jalur Gugatan ke MK

JAKARTA – Pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (23/03/2024) sore. Deputi hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut pihaknya akan menyerahkan berkas rencananya dilakukan di MK sekitar pukul 17.00 WIB. …

Read More »

Masyarakat Harap MK Bertindak Fleksibel dalam Menangani Perselisihan Hasil Pilpres 2024

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan melakukan terobosan dalam menangani potensi sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang disebut-sebut bakal diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, MK sebaiknya melakukan langkah progresif dalam menangani potensi sengketa hasil Pilpres 2024 dengan …

Read More »

Anies-Muhaimin Tempuh Jalur Hukum: Daftar Gugatan ke MK pada Pagi Ini

JAKARTA – Tim Hukum Nasional (THN) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pagi ini, Kamis (21/3/2024). Informasi tersebut disampaikan anggota THN Anies-Muhaimin, Fajri melalui undangan liputan yang disebar. …

Read More »

Harus Hati-Hati Implementasikan Putusan MK 65

PARLEMENTARIA KALTIM – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Yaqub meminta agar pemberian izin dan penggunaan fasilitas pendidikan sebagai ajang kampanye politik harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor  65/PUU-XXI/2023  (Putusan MK 65) yang menguji Undang Undang …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X