Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU IKN dan menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota karena belum ada Keppres pemindahan ke IKN. JAKARTA – Kepastian status ibu kota negara kembali ditegaskan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan tersebut sekaligus …
Read More »MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Ini Alasannya
Mahkamah Konstitusi menegaskan Jakarta masih menjadi ibu kota negara hingga Keputusan Presiden pemindahan ke IKN Nusantara diterbitkan. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan status ibu kota negara Indonesia masih berada di Jakarta setelah menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Putusan tersebut …
Read More »Sidang Dugaan Penyiraman Aktivis KontraS Dinilai Terlalu Cepat
Kuasa hukum aktivis KontraS menilai percepatan sidang dugaan penyiraman air keras berpotensi mendahului putusan MK terkait kewenangan peradilan militer. JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai proses persidangan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, berjalan terlalu cepat. …
Read More »MK: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Belum Berlaku
Mahkamah Konstitusi menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara karena pemindahan ke Ibu Kota Nusantara belum memiliki dasar Keputusan Presiden. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa status ibu kota negara masih berada di Jakarta setelah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU …
Read More »MK Ubah Aturan, Pimpinan KPK Tak Wajib Mundur dari Jabatan Lama
Jakarta, Mahkamah Konstitusi, MK, KPK, uji materi, UU KPK, putusan MK, pimpinan KPK, Suhartoyo, UUD 1945 JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah tafsir ketentuan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menegaskan bahwa pejabat yang terpilih tidak harus mengundurkan diri secara permanen dari profesi sebelumnya, melainkan cukup berstatus nonaktif selama …
Read More »Operator Bantah “Kuota Hangus”, Sebut Hanya Masa Layanan Berakhir
Operator telekomunikasi menegaskan di Mahkamah Konstitusi bahwa kuota internet bukan barang milik pelanggan, melainkan layanan berbasis akses dengan batas waktu dan volume. JAKARTA – Sejumlah operator telekomunikasi menegaskan bahwa berakhirnya kuota internet pelanggan bukan merupakan kerugian akibat “kuota hangus”, melainkan konsekuensi dari berakhirnya masa layanan berbasis akses yang telah disepakati …
Read More »Hakim MK Menilai Tidak Ada Bukti Kuat Jokowi Terlibat Cawe-cawe di Pilpres 2024
JAKARTA – Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya tindakan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Daniel saat membacakan pertimbangan dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) …
Read More »Peran Surat Amicus Curiae dalam Pengambilan Keputusan Hakim di MK
JAKARTA – Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengaku tidak tahu-menahu apakah surat-surat amicus curiae ini bakal berpengaruh atau tidak terhadap putusan MK soal sengketa Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024. Ia menegaskan, sejauh mana surat amicus curiae ini akan berguna dalam pengambilan putusan menjadi otoritas dari …
Read More »KPU: Amicus Curiae di MK Tak Diatur dalam UU Pemilu
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan amicus curiae tidak diatur dalam penanganan sengketa pemilu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Komisioner KPU Idham Cholik menyampaikan itu guna menanggapi amicus curiae yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan beberapa tokoh lainnya. “Dalam Peraturan MK No …
Read More »MK Akan Menggelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres pada 22 April
JAKARTA – Proses persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024 nyaris selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) tinggal menggelar sidang pengucapan putusan. “Sudah tidak ada lagi sidang lanjutan. Sidang tinggal pengucapan putusan,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono, Senin (15/04/2024). Fajar menyebut …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan