Tag Archives: TAPD

KUTAI KARTANEGARA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya menjaga komunikasi terbuka dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kukar, Farida, usai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (30/09/2025), di Tenggarong. Farida menjelaskan …

SAMARINDA – Wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai menuai perhatian serius di tingkat daerah. Di Kota Samarinda, kebijakan tersebut dinilai berpotensi besar memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menekankan …

SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengingatkan potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berpeluang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, terutama dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. …

SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (08/09/2025), hanya berfokus pada penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Ketua DPRD …

SAMARINDA – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026 belum menemui kata akhir. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih membutuhkan waktu tambahan untuk menelaah sejumlah poin yang dianggap penting dan harus …

SAMARINDA – Isu rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan ruang fiskal daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Hal ini disampaikan …

SAMARINDA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan bahwa pihaknya tengah memasuki tahap awal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut baru saja diserahkan Pemerintah Kota Samarinda kepada DPRD dengan nilai estimasi lebih dari Rp5 triliun. Saat ini, …

KUTAI KARTANEGARA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Dearah (TAPD) Kukar untuk membahas percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016, Senin (27/07). Kedua pihak menginginkan penetapan APBD-P 2015 dan …