Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (03/06/2025) bukan sekadar tuntutan biasa. Demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim ini menjadi simbol kuatnya kontrol sosial dalam mengawasi kinerja pemerintahan, khususnya selama 100 hari pertama kepemimpinan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji.
Mahasiswa menyoroti berbagai isu penting, termasuk pendidikan, hak masyarakat adat, dan yang paling menonjol adalah penanganan pertambangan ilegal yang masih marak. Isu ini mendapat perhatian khusus dari Seno Aji, yang langsung turun tangan untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa.
Dalam dialog tersebut, Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah telah menjadikan penindakan pertambangan ilegal sebagai prioritas utama. Sepanjang 100 hari masa kerjanya, delapan laporan terkait praktik tambang ilegal telah diterima dan ditindaklanjuti secara serius.
“Mengenai isu pertambangan ilegal, pemerintah menyatakan komitmennya untuk menghentikan praktik tersebut. Selama 100 hari pertama masa kerja, sudah ada delapan laporan yang masuk dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, dengan laporan tambahan yang masih akan diproses,” ujar Seno Aji di hadapan mahasiswa.
Lebih jauh, Seno Aji mengungkapkan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi publik lewat teknologi digital dengan peluncuran sistem pelaporan berbasis QR code. Sistem ini mempermudah masyarakat ikut mengawasi aktivitas pertambangan ilegal secara langsung. “Pemerintah juga menyediakan mekanisme pelaporan berbasis QR code yang akan disebarluaskan ke seluruh Kaltim agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pengawasan tambang ilegal,” jelasnya.
Pendekatan ini menunjukkan pergeseran pengawasan yang tidak lagi hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga mengandalkan kontrol sosial masyarakat. Seno Aji menekankan bahwa setiap penindakan dilakukan dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. “Seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Hal ini bertujuan agar penertiban tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga sistematis dan berkelanjutan. Aksi damai mahasiswa yang berjalan kondusif menjadi momen penting untuk membangun komunikasi konstruktif antara pemerintah dan generasi muda.
Beberapa perwakilan mahasiswa menyambut baik keterbukaan Seno Aji yang turun langsung dan menyampaikan secara transparan capaian serta tantangan selama 100 hari masa jabatannya. Wagub pun menutup pertemuan dengan harapan agar kolaborasi dengan mahasiswa terus terjalin demi kemajuan Kaltim. “Kritik, masukan, dan pengawasan dari mahasiswa sangat penting bagi kami. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda,” pungkasnya. (ADVERTORIAL)
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Nursiah
