Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kemnaker meningkatkan kuota pelatihan dan sertifikasi kompetensi gratis di Sultra menjadi 10.000 peserta untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan lulusan dan kebutuhan industri.
SULAWESI TENGGARA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan meningkatkan kuota pelatihan dan sertifikasi kompetensi gratis bagi masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) dari 2.000 menjadi 10.000 peserta pada 2026. Perluasan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah mengatasi ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
Komitmen itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli setelah berdiskusi dengan Gubernur Sultra dalam rangkaian kunjungan kerja di Kendari, Rabu (05/08/2026).
Sertifikasi kompetensi tersebut diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan berlaku secara nasional. Program itu diharapkan memperluas kesempatan masyarakat Sultra memperoleh pengakuan atas keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.
Perluasan kuota menjadi relevan karena sekitar 33,5 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia tercatat bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan ilmu atau kompetensi akademiknya.
Saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kendari, Yassierli menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri.
“Ada mismatch yang menjadi PR kita bersama. Perguruan tinggi menghasi lkan lulusan, namun seringkali tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Inilah mengapa kampus harus selalu dekat dengan industri,” ujar Menaker Yassierli saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (05/08/2026).
Menurut Yassierli, hubungan antara perguruan tinggi dan industri perlu diperkuat agar proses pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan tenaga kerja. Kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan ijazah akademik, tetapi juga harus memastikan kompetensi mereka dapat diukur dan diakui melalui sertifikasi.
Kebijakan tersebut, sebagaimana diwartakan Kemnaker, Kamis, (06/08/2026), turut diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan sebelum memasuki pasar kerja.
Selain kompetensi teknis, perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, empati, dan berpikir kritis. Kemampuan tersebut dinilai semakin penting karena tidak seluruh pekerjaan manusia dapat digantikan oleh kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Mahasiswa juga didorong mengembangkan pola kompetensi M-Shaped, yakni memiliki beberapa keterampilan khusus yang ditopang satu kompetensi umum. Kombinasi tersebut dinilai dapat membuat lulusan lebih adaptif dibandingkan hanya menguasai satu bidang secara sempit.
Untuk memberikan pengalaman kerja langsung, Kemnaker terus memperluas Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Pada 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 150.000 peserta atau bertambah 50.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Peserta MagangHub akan memperoleh pengalaman kerja di dunia industri selama enam bulan. Mereka juga mendapatkan uang saku setara upah minimum selama mengikuti program.
“Program Pemagangan Nasional atau MagangHub ini adalah investasi besar dan bukti keseriusan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan kompetensi antara lulusan dengan kebutuhan dunia industri,” kata Menaker.
Yassierli menambahkan, kesiapan memasuki dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Mahasiswa diminta membangun pola pikir bertumbuh atau growth mindset, pola pikir masa depan atau future mindset, serta pola pikir inovatif atau innovation mindset.
Ketiga pola pikir itu dibutuhkan agar mahasiswa terus belajar, mampu membaca perkembangan zaman, serta menghasilkan gagasan dan solusi baru.
“Dunia bergerak cepat. Sebanyak 39 persen keahlian akan berubah dalam enam tahun ke depan. Mahasiswa tidak boleh berhenti belajar hanya di dalam kelas,” pungkasnya.
Melalui perluasan sertifikasi gratis, program pemagangan, dan penguatan kolaborasi kampus dengan industri, pemerintah berharap lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi terukur dan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. []
Redaksi
