Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Proses pergantian direksi di sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan berlangsung antara Mei hingga Juli 2025 mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahap seleksi agar tidak menjadi ladang kepentingan politik atau praktik nepotisme.
Sorotan terhadap transparansi seleksi ini muncul seiring besarnya pengaruh direksi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang selama ini dinilai belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sapto menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui proses seleksi yang berjalan, dan mengusulkan agar seluruh tahapan dibuka secara daring.
“Biasanya proses ini rawan terjadi titipan-titipan. Oleh karena itu, saya berharap seluruh proses seleksi dapat dipublikasikan secara online sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung siapa saja yang mengikuti seleksi, termasuk latar belakang dan kapasitas mereka,” tegas Sapto, Kamis (26/06/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci agar proses seleksi berjalan adil dan tidak disusupi kepentingan sempit. Sapto juga menekankan bahwa keputusan akhir memang berada di tangan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tetapi DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.
“Kalau soal penentuan siapa yang terpilih, itu kewenangan Gubernur. Kita tinggal menunggu tanggal mainnya saja,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya menempatkan individu yang memiliki kompetensi tinggi dalam posisi strategis Perusda. Ia menyebut kriteria seperti integritas, motivasi, dan inovasi harus menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan seorang kandidat.
“Saya minta yang dipilih adalah orang-orang profesional yang tidak hanya datang kerja seperti biasa, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan PAD. Mereka harus punya kapasitas, kapabilitas, integritas, motivasi, dan inovasi,” ujarnya dengan tegas.
Sapto juga secara terbuka menolak pendekatan berbasis koneksi pribadi dalam proses seleksi. “Misalnya, jika seseorang berteman dengan saya tapi nilainya jelek, ngapain dipilih? Namun, jika dia profesional dan nilainya bagus, kenapa tidak saya pilih? Yang penting adalah kualitas, bukan nepotisme,” jelasnya.
Untuk menjamin seleksi yang bersih dan kredibel, ia mendorong pembentukan panitia seleksi (pansel) independen yang terbebas dari tekanan politik atau kepentingan eksternal. Menurutnya, keberadaan pansel yang profesional dan memiliki rekam jejak baik adalah fondasi penting bagi tata kelola perusahaan daerah yang sehat.
Tak hanya itu, Sapto juga mengajak publik untuk ikut mengawasi proses seleksi, mengingat posisi direksi berkaitan langsung dengan pengelolaan aset daerah dan pelayanan strategis kepada masyarakat.
“Masyarakat Kaltim harus bisa mengakses informasi terkait proses seleksi ini supaya mereka bisa ikut mengawasi. Ingat, ini uang rakyat dan aset daerah yang harus kita jaga,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan aktif mengawal proses seleksi ini secara menyeluruh, karena perombakan direksi kali ini dipandang sebagai momentum penting untuk membenahi kualitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kaltim.
“Pokoknya banyak yang perlu dievaluasi. Saya berharap proses seleksi ini bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola BUMD di Kaltim,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
