Tukar Guling Aset KPC Mandek, DPRD Kaltim Ingatkan Dampaknya pada Jalan Nasional

SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambatnya penyelesaian persoalan tukar guling aset dan alih fungsi barang milik negara (BMN) antara PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan pemerintah pusat. Menurutnya, proses yang tak kunjung tuntas justru berdampak pada terhambatnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah.

“Menurut saya, kita perlu memastikan sudah sampai di mana proses tukar guling ini. Apakah sudah ada kecocokan antara penilaian DJKN dan Kementerian PUPR? Dan juga antara PUPR dan ATR/BPN terkait luasan wilayah? Kenapa izin prinsip sampai sekarang belum keluar?” ujar Reza, Selasa (10/09/2025).

Ia mendorong agar pemerintah daerah kembali melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), didampingi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan KPC. Menurutnya, langkah itu penting agar penyelesaian masalah aset bisa lebih jelas dan tidak terus menjadi hambatan dalam pembangunan.

Selain soal tukar guling aset, Reza juga menyoroti lemahnya perencanaan dalam program strategis nasional yang menyasar Kalimantan Timur pada 2026. Menurutnya, pemerintah kerap menitikberatkan pada pembangunan baru, sementara pemeliharaan jalan dan jembatan sering terabaikan. “Selama ini pemerintah hanya fokus membangun. Tapi untuk merawat jalan dan jembatan masih sangat sulit. Padahal masyarakat selalu mengadukan persoalan jalan rusak ke DPR,” tegas politisi muda Partai Gerindra itu.

Ia juga mengingatkan bahwa terdapat 169 titik jalan nasional di Kaltim yang rawan bencana, sementara penanganannya setiap tahun hanya mampu menjangkau 10 sampai 15 titik. “Ini sangat miris sekali dan tidak signifikan. Kalau pola ini terus dipertahankan, maka kerusakan besar hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya.

Reza mencontohkan kondisi jalan di Kilometer 28 Desa Batuah, jalur poros Kukar–Kubar, hingga ruas menuju pesisir Kukar yang memerlukan perhatian serius. Ia menegaskan, tanpa upaya pencegahan sejak dini, kerugian yang ditanggung masyarakat akan semakin besar. “Pencegahan harus jadi prioritas bersama, bukan sekadar menunggu jalan ambruk dulu baru diperbaiki,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah