Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya menyusun kebijakan yang tepat sasaran dengan berbasis data terkini. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, yang digelar di Ruang Rapat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim pada Selasa (24/06/2025). Dalam kesempatan tersebut, Wagub Kaltim, Seno Aji, memberikan apresiasi kepada Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, beserta jajarannya atas pemaparan komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi daerah.
“Kita undang BPS untuk memaparkan kondisi sosial ekonomi Provinsi Kaltim saat ini, termasuk data kemiskinan yang dihimpun dari berbagai indikator. Tujuannya agar kita bisa mengambil langkah intervensi yang tepat,” ujar Seno Aji. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Iwan Darmawan, serta sejumlah perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Fokus utama pembahasan meliputi data angka kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, hingga perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam presentasinya, Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana mengungkapkan bahwa selama periode September 2020 hingga September 2024, tingkat kemiskinan di Kaltim mengalami penurunan sebesar 5,51 persen. Namun, ia menggarisbawahi bahwa ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup mencolok. “Angka kemiskinan di kota tercatat sebesar 4,4 persen, sedangkan di desa mencapai 8 persen. Ini menjadi tantangan bersama untuk mengurangi ketimpangan,” terang Yusniar.
Selain itu, turut dipaparkan berbagai indikator lainnya seperti indeks pembangunan manusia (IPM), kondisi ketenagakerjaan, inflasi year-on-year (yoy), produksi dan konsumsi beras, serta serapan tenaga kerja. Menanggapi paparan tersebut, Wagub Seno Aji menekankan pentingnya penggunaan data BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan pembangunan, terutama yang bersifat lintas sektor.
Menurutnya, data akurat merupakan fondasi utama untuk merancang program intervensi yang tepat sasaran. “Data ini akan menjadi acuan untuk dinas-dinas teknis dalam merancang program yang lebih tepat sasaran. Kita ingin setiap permasalahan sosial masyarakat bisa diintervensi dengan langkah yang konkret,” katanya.
Ia juga mendorong agar kerja sama antara BPS dan pemerintah daerah terus ditingkatkan. “Saya harap masukan dari BPS bisa terus disampaikan dan nanti kita bahas secara internal bersama OPD terkait,” tambahnya. Pemprov Kaltim berharap, dengan dukungan data yang valid dan terkini dari BPS, program-program pembangunan dapat dijalankan secara lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
