Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan di Kalimantan Timur (Kaltim), Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji menggelar Rapat Terbatas (Ratas) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim pada Selasa (24/06/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat dipimpin langsung oleh Wagub, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim Iwan Darmawan, serta beberapa pejabat teknis lainnya yang membidangi urusan sosial dan ekonomi.
Dalam rapat tersebut, BPS Kaltim memaparkan berbagai indikator sosial ekonomi terkini. Fokus utama mencakup tingkat kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, serta permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan signifikan bagi pembangunan daerah.
Wagub Seno Aji menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk mengevaluasi dan menyusun langkah konkret berbasis data. “Data yang disampaikan BPS ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan, agar kita bisa melakukan intervensi yang tepat dalam rangka perbaikan kondisi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan khusus dari Wagub adalah masih adanya kesenjangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kaltim. Meskipun secara umum tren kemiskinan mengalami penurunan, disparitas antarwilayah masih cukup terasa.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, dalam paparannya menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Kaltim menunjukkan tren positif. “Selama periode September 2020 hingga 2024, angka kemiskinan turun sebesar 5,51 persen,” ungkapnya. Namun, ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara kawasan kota dan desa. “Tingkat kemiskinan di perkotaan berada di angka 4,4 persen, sementara di pedesaan masih cukup tinggi, yaitu 8 persen,” jelas Yusniar.
Menanggapi hal itu, Seno Aji mengajak jajaran BPS untuk lebih aktif memberikan masukan strategis. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPS sangat diperlukan agar program-program penanggulangan kemiskinan, stunting, serta peningkatan ketenagakerjaan bisa lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita tidak bisa hanya berpatokan pada data saja, perlu ada sinergi dan saran konkret dari BPS sebagai lembaga statistik resmi, agar program-program pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” tutupnya.
Rapat terbatas ini menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan BPS dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis data dan fakta lapangan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
