Pemprov Kaltim Siapkan Strategi Kejar Target Beras Nasional

SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub), H. Seno Aji, memimpin evaluasi kinerja sejumlah perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program swasembada beras nasional, menyusul target ambisius yang disampaikan oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, agar Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim), mampu mewujudkan swasembada beras dalam enam bulan ke depan.

Evaluasi ini berlangsung dalam Briefing Rutin lintas sektor di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (02/06/2025), yang dihadiri perwakilan dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera), Dinas Perkebunan, Balai Penyuluhan Pertanian, serta organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lainnya.

“Target enam bulan yang diberikan oleh Menteri Pertanian bukan sesuatu yang mustahil, tetapi memerlukan kerja terpadu, cepat, dan konkret. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi agar langkah-langkah yang sudah dan akan diambil betul-betul terarah dan berdampak langsung di lapangan,” ujar Seno Aji dalam arahannya.

Seno Aji menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti sistem irigasi, akses jalan tani, serta kelancaran distribusi pupuk dan benih. Ia juga menekankan perlunya pemanfaatan lahan tidur dan optimalisasi lahan eks transmigrasi sebagai bagian dari strategi perluasan area tanam padi.

“Kita punya lahan tidur yang luas. Tinggal bagaimana perangkat daerah bisa mendorong kerja sama dengan petani, kelompok tani, dan penyuluh untuk mengaktifkan lahan tersebut,” ujarnya. Dalam forum evaluasi tersebut, Seno Aji juga meminta agar perangkat daerah mendorong adopsi teknologi pertanian modern, seperti sistem tanam jajar legowo, penggunaan drone untuk pemupukan, hingga digitalisasi pengawasan stok dan distribusi hasil panen.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada cara-cara lama. Kalau ingin berhasil dalam enam bulan, teknologi harus hadir di tengah petani,” tambahnya. Wagub juga menginstruksikan perangkat daerah untuk menyusun laporan mingguan terkait progres di lapangan dan kendala teknis yang dihadapi. Pemerintah Provinsi Kaltim, katanya, siap memberikan dukungan anggaran tambahan dan fasilitasi pengadaan sarana-prasarana pertanian jika diperlukan.

“Evaluasi ini bukan hanya soal mengkritik. Tapi bagaimana kita mencari solusi dan memperkuat sinergi untuk mencapai target yang dicanangkan pusat,” tegasnya. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Kaltim bisa menjadi salah satu daerah percontohan swasembada beras, sejalan dengan visi nasional untuk mengurangi impor dan memperkuat ketahanan pangan.

“Swasembada beras bukan hanya soal kuantitas produksi, tetapi juga soal kedaulatan dan martabat bangsa,” tutup Seno Aji. Program ini akan terus dipantau secara berkala, dengan melibatkan masyarakat tani, akademisi, dan sektor swasta sebagai bagian dari sistem pengawasan dan evaluasi terintegrasi. (ADVERTORIAL)

Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Nursiah

PDF