Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda memasuki fase perencanaan strategis dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) yang dipusatkan pada penataan Sub-DAS Karang Mumus, Kamis (12/06/2025). Dalam forum yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di Hotel Midtown Samarinda itu, berbagai pemangku kepentingan hadir untuk merumuskan solusi jangka panjang mengatasi persoalan banjir.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan banjir di ibu kota provinsi ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya menyusun rencana induk (master plan) untuk penataan Sub-DAS Karang Mumus sebagai bagian integral dari pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara menyeluruh.
“Hari ini kami baru memulai Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Sub-DAS Karang Mumus. FGD ini ditujukan untuk menyusun master plan penanganan Sub-DAS Karang Mumus, terutama dalam rangka menanggulangi banjir yang terjadi di Kota Samarinda secara umum,” ujar Seno Aji.
Selain menyoroti kondisi Sungai Karang Mumus yang dinilai mengalami kelebihan beban aliran, Seno juga mendorong munculnya opsi baru dalam pengelolaan air. Salah satunya adalah pembuatan aliran air alternatif yang tidak masuk ke pusat kota, tetapi langsung menuju muara.
“Kami tadi menyarankan agar dibuat aliran baru selain Sungai Karang Mumus. Beban Sungai Karang Mumus saat ini sudah sangat berat, dan kondisi Benanga sendiri sekarang sudah sangat dangkal. Karena itu, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah mengembalikan fungsi Benanga agar bisa bekerja secara normal kembali,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, pendekatan pengelolaan sungai tak cukup hanya terbatas pada wilayah Samarinda. Perlu ada kolaborasi lintas wilayah yang mencakup seluruh daerah di sepanjang aliran Sungai Mahakam.
“Itu sudah kami diskusikan, tapi saya ingin agar diskusi ini tidak hanya terbatas pada Sub-DAS Karang Mumus. Kita juga perlu berbicara tentang wilayah Sungai Mahakam secara keseluruhan, dari Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, sampai ke Samarinda,” tambahnya.
Rencana tindak lanjut pun telah disiapkan. Seno menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) guna mendorong peningkatan anggaran. “InsyaAllah minggu depan saya akan rapat lagi dengan BWS, dan kami akan dorong agar ada penambahan anggaran yang lebih besar dari biasanya, supaya seluruh wilayah Sungai Mahakam bisa terjangkau dan tertangani secara menyeluruh oleh BWS,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut. Dengan menyatukan kekuatan antara pemerintah daerah, lembaga teknis, dan partisipasi publik, FGD ini diharapkan menjadi fondasi awal penyusunan kebijakan dan proyek yang komprehensif demi mewujudkan Samarinda yang bebas banjir dan memiliki sistem tata air yang berkelanjutan. [] (ADV/HIM/RAS/DISKOMINFO.KALTIM)
