Wajib Militer Myanmar Picu Eksodus Massal Kaum Muda

Perekrutan wajib militer di Myanmar diduga dilakukan secara paksa dan memicu pelarian besar-besaran generasi muda ke luar negeri.

YANGON – Kebijakan wajib militer yang diterapkan pemerintahan militer Myanmar memicu gelombang pelarian besar-besaran kaum muda ke luar negeri, setelah muncul dugaan praktik perekrutan paksa, intimidasi, dan ancaman kekerasan yang dinilai melanggar hak asasi manusia di tengah eskalasi konflik bersenjata di negara tersebut.

Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan militer terhadap warga sipil, terutama generasi muda yang menjadi target utama perekrutan. Seorang pemuda Myanmar yang identitasnya disamarkan dengan nama Maung Maung menjadi salah satu korban yang mengalami penangkapan paksa di pusat kota Yangon saat berada di sekitar kawasan Klenteng Sule.

Dalam kesaksiannya, Maung Maung menggambarkan detik-detik dirinya dipaksa bergabung dalam wajib militer oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan otoritas militer setempat. “Mereka meneriaki saya, ‘Kamu harus bilang kalau kamu bersedia ikut wajib militer secara sukarela. Kalau menolak, atau mencoba pulang ke rumah, saya akan membunuhmu’,” kata Maung Maung menirukan ucapan si penculik. “Saya ketakutan dan tidak tahu apa yang akan terjadi.”

Menurut laporan sejumlah organisasi pemantau, praktik tersebut bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari pola perekrutan yang semakin agresif oleh pemerintahan militer Myanmar untuk menambah kekuatan pasukan di tengah tekanan konflik yang terus meningkat.

Kondisi ini diperburuk oleh situasi keamanan pasca kekalahan beruntun militer Myanmar sejak “Operasi 1027” pada Oktober 2023. Operasi tersebut dilancarkan oleh The Brotherhood Alliance, gabungan tiga kelompok etnis bersenjata di wilayah utara Myanmar, yang berhasil merebut sekitar 180 pangkalan militer serta sejumlah kota strategis dalam waktu singkat.

Situasi semakin kompleks setelah Pasukan Pertahanan Rakyat (People’s Defence Force/PDF), yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) sebagai pemerintahan eksil Myanmar, ikut meningkatkan tekanan terhadap militer melalui serangan di berbagai wilayah lain.

Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) adalah pemerintahan eksil Myanmar yang dibentuk oleh pihak oposisi setelah kudeta militer, sementara Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) merupakan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengannya.

Kombinasi konflik bersenjata, perekrutan paksa, dan ketidakpastian keamanan telah mendorong ribuan anak muda Myanmar meninggalkan negara tersebut. Para pegiat hak asasi manusia menilai kondisi ini sebagai bentuk krisis kemanusiaan yang berkelanjutan, bahkan disebut sebagai praktik yang menyerupai “perbudakan modern dan perdagangan manusia”.

Hingga kini, otoritas militer Myanmar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan perekrutan paksa tersebut, sementara tekanan internasional terhadap situasi kemanusiaan di negara itu terus meningkat seiring memburuknya kondisi konflik internal. []