Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, mengatakan kepastian terkait pemangkasan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan simulasi ulang terhadap belanja daerah. Ia menambahkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengaturan DBH baru dijadwalkan diumumkan pada 23 September 2025.
“Kepastiannya itu mungkin sekitar tanggal 23 September 2025, apa saja yang bakal dipangkas, jadi kami tunggu juga tanggal 23, tapi dengan adanya pemangkasan tidak akan mempengaruhi program prioritas Gubernur Kaltim,” ujar Yeni saat ditemui awak media di Samarinda, Senin (08/09/2025).
Meski kepastian dari pusat belum diperoleh, Pemprov Kaltim bersama DPRD tetap menandatangani kesepakatan bersama atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2026 dalam Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses penyusunan APBD tetap berjalan sesuai jadwal.
Yeni menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim bersama DPRD telah menyiapkan beberapa strategi antisipasi jika pemotongan DBH dan dana transfer daerah benar-benar terjadi setelah PMK diterbitkan. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui penerapan pajak alat berat.
“Akan dicari tempat-tempat yang bisa dilakukan pengurangan-pengurangan dan dari pemerintah saya yakin akan mencari pendapatan di luar DBH untuk menambah penghasilan PAD,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain itu, strategi penghematan akan difokuskan pada pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yeni menekankan bahwa belanja untuk pelayanan publik tetap menjadi prioritas, sementara pos belanja yang sifatnya administratif atau sekadar kegiatan internal akan dirasionalisasi.
“Belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, sampai pengadaan barang dan jasa yang tidak berdampak ke masyarakat, itu pasti kita rasionalkan. Pengadaan yang sifatnya sekadar administratif akan dikurangi,” tutup perempuan berhijab ini.
Langkah-langkah antisipatif ini menunjukkan upaya DPRD dan Pemprov Kaltim untuk tetap menjaga efektivitas pengelolaan APBD meskipun menghadapi ketidakpastian fiskal dari pusat. Fokus utama tetap pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik.
Dengan persiapan yang matang, DPRD dan Pemprov berharap program pembangunan di Kaltim dapat tetap berjalan optimal meski terjadi penyesuaian pendapatan dari pusat. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
