Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Di balik geliat ekonomi lokal di Kalimantan Timur (Kaltim), terdapat kekuatan yang sering kali terabaikan: perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka bukan sekadar pelaku ekonomi rumah tangga, tetapi penopang stabilitas ekonomi komunitas. Namun, hingga saat ini, peran krusial itu dinilai belum mendapatkan dukungan yang sebanding dari sisi kebijakan dan teknis.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Yonavia, menyuarakan pentingnya keberpihakan nyata terhadap pelaku UMKM perempuan. Menurutnya, keberadaan mereka bukan hanya pelengkap dalam dunia usaha, melainkan penggerak yang mampu bertahan bahkan di masa krisis.
“Masih banyak perempuan di Kaltim yang tetap ingin bekerja meskipun telah berumah tangga. Untuk itu perlu didukung dan mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujarnya, Senin (09/06/2025).
Dalam pandangan Yonavia, potensi perempuan di sektor UMKM masih tertahan oleh beragam hambatan struktural. Mulai dari minimnya akses pelatihan, terbatasnya informasi pembiayaan, hingga ketimpangan teknologi menjadi tantangan yang harus segera diatasi. “Bantuan dari Pemprov Kaltim masih sangat dibutuhkan. Ini penting untuk mendorong potensi dan keberlangsungan usaha lokal,” tambahnya.
Ia menggarisbawahi bahwa dukungan terhadap UMKM perempuan tak cukup hanya berupa program insidental. Perlu ada sistem pemberdayaan yang menjawab kebutuhan riil pelaku usaha, termasuk program pelatihan terarah, akses pasar, hingga skema pembiayaan yang inklusif.
“Perempuan punya kontribusi besar dalam menopang ekonomi rumah tangga. Ketika usaha mereka didukung dengan kebijakan dan fasilitas yang tepat, maka akan tercipta efek domino yang positif bagi daerah,” tegasnya.
Sebagai contoh nyata, Yonavia menyebut bagaimana banyak perempuan UMKM mampu bertahan saat pandemi COVID-19 menerpa. Namun, daya tahan itu bisa lebih berdampak jika dilengkapi dengan intervensi kebijakan yang berkelanjutan.
Ia mendorong agar pelatihan UMKM berbasis kebutuhan seperti digital marketing, manajemen keuangan, dan pengemasan produk diberikan secara periodik, serta disesuaikan dengan tren pasar dan teknologi digital. “Pemerintah bisa memfasilitasi pelatihan berbasis kebutuhan… Semua ini penting agar UMKM perempuan punya daya saing lebih tinggi,” ucapnya.
Selain pelatihan, aspek permodalan menjadi isu utama yang kerap dihadapi pelaku UMKM perempuan. Yonavia menilai bahwa skema pembiayaan mikro bersifat lunak, bahkan tanpa bunga, akan sangat membantu, terutama jika disertai pendampingan bisnis berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap UMKM perempuan tak boleh berhenti di panggung-panggung seremonial. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, hingga komunitas lokal diperlukan untuk membangun ekosistem UMKM yang tangguh.
“Saya berharap perempuan pelaku UMKM di Kaltim tidak hanya diberi ruang, tetapi juga diberi alat dan kesempatan untuk berkembang. Kita butuh pendekatan yang strategis dan berkelanjutan agar mereka bisa bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang,” tutupnya.
Pandangan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif tak semata bertumpu pada megaproyek atau investasi besar, tetapi juga pada penguatan akar rumput. Ketika perempuan diberdayakan, ekonomi rakyat bergerak bukan dari atas, melainkan dari dasar yang kokoh. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
