Pemkab Banjar memperkuat pencegahan karhutla dan menyiapkan bantuan air bersih menjelang puncak kemarau ekstrem Juli hingga September 2026.
BANJAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau ekstrem setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai kembali terjadi di Kabupaten Banjar (Banjar).
Sepanjang 2025, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar mencatat 61 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 189 hektare. Pada Januari hingga Juni 2026, sudah terjadi lima kejadian karhutla yang berdampak pada 39,8 hektare lahan serta terpantau 20 titik panas atau hotspot.
Mengantisipasi risiko tersebut, Pemkab Banjar menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (Rakor PB) Karhutla di Aula Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Banjar, Kamis (25/06/2026), sebagaimana diberitakan Radar Banjarmasin, Kamis (25/06/2026).
Rakor itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar Yudi Andrea. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Banjar Wasis Nugraha, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), instansi vertikal, dan relawan.
Yudi menegaskan, deteksi dini dan pencegahan menjadi fokus utama, terutama di enam kecamatan yang selama ini rawan karhutla. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak kemarau ekstrem diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.
“Kami minta para camat, lurah, hingga kepala desa tiada henti mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Jika ditemukan unsur kesengajaan, penegakan hukum akan dilakukan tanpa toleransi,” tegasnya.
Kalaksa BPBD Banjar Wasis Nugraha memastikan personel, sarana, dan prasarana pemadam dalam kondisi siap digunakan. BPBD Banjar juga mengaktifkan tiga posko strategis untuk mempercepat penanganan karhutla.
Posko utama berada di Kantor BPBD Banjar. Dua posko lainnya berada di Martapura Barat dan Cintapuri Darussalam.
“Jumlah posko bisa bertambah menyesuaikan dinamika situasi di lapangan,” ujar Wasis.
Selain karhutla, Pemkab Banjar juga menyiapkan penanganan dampak kekeringan, terutama krisis air bersih. BPBD Banjar telah menyalurkan tandon dan melakukan dropping air bersih ke sejumlah titik, termasuk Pondok Pesantren Beruntung Baru dan kawasan Tatah Makmur, Tanjung Rema.
“Bagi masyarakat atau lembaga yang kesulitan air bersih, silakan ajukan permohonan resmi melalui desa atau langsung ke BPBD untuk pesantren, agar distribusi bantuan bisa segera kami luncurkan,” pesan Wasis.
Kesiapsiagaan lintas sektor ini diharapkan dapat menekan risiko karhutla dan membantu masyarakat yang terdampak kekeringan selama puncak kemarau berlangsung. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan