Kaltim Siapkan Program GratisPOL untuk Layanan Vital Warga

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah merancang lompatan besar dalam pelayanan publik melalui pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait program GratisPOL, sebuah kebijakan strategis yang dirancang untuk memberikan layanan tanpa biaya di sektor-sektor vital. Inisiatif ini tidak hanya menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, namun juga bentuk nyata reformasi sosial demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, dalam keterangan resminya, Rabu (14/05/2025), memastikan bahwa Pergub tersebut telah melalui tahapan administratif dan kini berada pada fase final. “Insya Allah, update terakhir kemarin dari Kemendagri sudah ada persetujuan,” ungkapnya.

Tiga fokus utama GratisPOL yang telah disepakati meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan penghapusan biaya administrasi untuk kepemilikan rumah. Ketiga sektor tersebut dinilai krusial karena menyentuh langsung kebutuhan dasar dan menjadi penopang utama kualitas hidup masyarakat. “Sementara saat ini ada tiga, Pergub salah satunya meliputi pendidikan, kesehatan, dan gratis administrasi kepemilikan rumah,” jelas Sri Wahyuni.

Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga mengajukan pengembangan program perjalanan rohani sebagai bentuk apresiasi kepada warga berprestasi dan tokoh masyarakat seperti marbot masjid. Meski masih dalam tahap usulan, rencana ini disambut positif karena memberi dimensi spiritual pada program pembangunan sosial.

“Pergub perjalanan rohani masih dalam tahap pengusulan, namun kewenangan itu bisa kita lakukan sebagai pemberian hadiah kepada masyarakat yang memiliki prestasi, salah satunya menjadi marbot, dan bersyarat minimal dua tahun,” terangnya.

GratisPOL merupakan bagian dari strategi besar Kaltim dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kesejahteraan. Melalui pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap kepemilikan rumah, diharapkan masyarakat kecil tidak lagi terbebani oleh kendala ekonomi dalam mengakses layanan dasar.

Pemprov Kaltim juga berkomitmen melakukan evaluasi berkelanjutan dan memperluas cakupan program ini ke sektor lain yang memiliki dampak langsung, seperti transportasi publik, air bersih, hingga digitalisasi layanan administrasi. Upaya tersebut didukung dengan penerapan teknologi informasi, peningkatan kualitas (Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sipil negara, serta pendekatan pelayanan publik yang responsif dan humanis.

Dengan kebijakan progresif ini, Kaltim berupaya menjadi pionir dalam pelayanan publik berbasis keadilan sosial, serta memberi inspirasi bagi daerah lain untuk mengutamakan kepentingan warga dalam setiap kebijakan pembangunan. []

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim