Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah tidak pasif dalam menyikapi kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan nasional. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV, Asdy Narang, menyusul masih banyaknya titik kerusakan jalan lintas antarwilayah yang berdampak besar bagi masyarakat.
Dalam kunjungan kerja ke wilayah Kotawaringin Barat baru-baru ini, Asdy menyebut terdapat ruas jalan sepanjang sekitar 5 kilometer di perbatasan dengan Kabupaten Sukamara yang kondisinya memprihatinkan. Selain itu, ruas jalan Palangka Raya-Kuala Kurun dan wilayah Tumbang Salio di Kabupaten Murung Raya juga mengalami hal serupa.
“Kemarin kita sempat kunjungan kerja ke daerah Kotawaringin Barat, ada jalan yang berbatasan dengan Sukamara sekitar 5 kilometer itu rusak,” kata Asdy, Kamis (19/06/2025).
Menurutnya, kerusakan infrastruktur jalan tersebut tidak lepas dari lalu lintas kendaraan bertonase besar yang melewati jalur yang sebetulnya tidak dirancang untuk beban berlebih. Meski jalan-jalan itu masuk dalam kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Asdy menekankan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dan mengusulkan percepatan penanganan.
“Pemerintah daerah komunikasi dengan pemerintah pusat juga harus cepat. Karena kerusakan jalan ini berdampak besar, bukan hanya soal transportasi, tapi juga logistik, bahan pokok, dan kegiatan ekonomi lainnya,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini mengakui bahwa perbaikan jalan di Kalteng tidak bisa dilakukan secara serentak mengingat keterbatasan anggaran dan skala proyek. Namun ia mengapresiasi langkah Pemprov Kalteng yang tengah menangani sejumlah titik, termasuk jalan Palangka Raya-Kuala Kurun yang kerap dikeluhkan warga.
“Saya melihat memang harus dipercepat penanganannya. Apa yang sudah kami dan pemerintah daerah lakukan sudah sesuai jalurnya. Memang harus bertahap,” tegas Asdy.
Komisi IV DPRD Kalteng berkomitmen terus melakukan pengawasan dan memastikan setiap laporan dari masyarakat terkait kerusakan jalan ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas lembaga. [] Adm04
