Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, pada 14 Juni 2025 lalu, memicu beragam tanggapan dari kalangan legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim). Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini dinilai sebagai bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap dua persoalan krusial yang sedang berlangsung di daerah tersebut.
Persoalan pertama adalah maraknya penggunaan jalan nasional sebagai jalur hauling oleh perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Persoalan kedua adalah belum terungkapnya pelaku pembunuhan terhadap Rusel, warga yang dikenal vokal menentang aktivitas hauling menggunakan jalan negara.
Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Salehuddin, menyatakan bahwa kunjungan Wakil Presiden menjadi sinyal kuat bagi aparat penegak hukum (APH) untuk segera bertindak tegas dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Saya pikir suatu atensinya luar biasa, Wakil Presiden sudah hadir langsung dan Gubernur juga sudah menyatakan komitmennya bahwa tidak boleh ada perusahaan tambang atau pengangkut sawit yang menggunakan jalan negara maupun jalan provinsi,” kata Salehuddin di Samarinda, Senin (23/06/2025).
Ia menegaskan bahwa penggunaan jalan nasional oleh truk pengangkut batu bara harus dihentikan segera oleh Dinas Perhubungan dan aparat terkait. Menurutnya, beban tonase berlebih dari kendaraan industri sangat berpotensi merusak infrastruktur jalan umum.
“Coba bayangkan kalau tonasenya melampaui batas kemampuan jalan, itu pasti rusak, apalagi di tengah curah hujan yang tinggi,” tegas politisi dari Partai Golkar ini.
Salehuddin juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur Kaltim yang mengusulkan pembatasan waktu operasional kendaraan tambang di jalan umum sebagai solusi jangka pendek, sembari menunggu pembangunan jalan hauling khusus oleh perusahaan.
“Kalau sementara waktu harus menggunakan jam-jam tertentu di malam hari, itu bisa dipertimbangkan, tapi jangka panjangnya jelas tidak boleh dan kami ingin nol aktivitas hauling di jalan nasional,” lanjutnya. Terkait pembunuhan terhadap Rusel, Salehuddin mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperjuangkan haknya.
“Jangan sampai proses ini terjadi pembiaran. Ini soal piring nasi, jadi sangat sensitif, tapi kalau diatur dengan baik dan semua pihak bisa menemukan solusi, serta yang penting jangan ada isu tidak benar yang dapat berpotensi konflik,” tutupnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
