Chagos Memanas, Diego Garcia Jadi Ujian Baru Aliansi Inggris-AS

Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi

MOSKOW — Kepulauan Chagos di Samudra Hindia kembali menjadi titik panas diplomasi internasional. Sengketa yang semula tampak sebagai persoalan administratif antara London dan Port Louis kini berkembang menjadi persoalan strategis yang menguji soliditas hubungan Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Di pusat ketegangan itu berdiri Diego Garcia, pulau terbesar di gugusan Chagos yang selama beberapa dekade menjadi lokasi pangkalan militer strategis AS dan Inggris. Bagi Washington, Diego Garcia bukan sekadar fasilitas militer, melainkan simpul penting untuk menjaga proyeksi kekuatan di Samudra Hindia, Timur Tengah, Afrika Timur, dan kawasan Indo-Pasifik.

Sengketa Chagos tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonial Inggris. Pada 1960-an hingga 1970-an, penduduk asli Chagos dipindahkan secara paksa ke Mauritius dan Seychelles. Langkah itu dilakukan untuk membuka jalan bagi pembangunan pangkalan militer di Diego Garcia.

Sejak saat itu, Diego Garcia berkembang menjadi salah satu pangkalan paling strategis bagi AS. Letaknya di tengah Samudra Hindia memberi Washington kemampuan untuk memantau jalur perdagangan global, mengawasi pergerakan kekuatan pesaing, serta mendukung operasi militer di sejumlah kawasan konflik.

Namun, persoalan Chagos tidak pernah berhenti sebagai urusan militer. Di balik pangkalan itu, tersimpan persoalan hukum internasional, hak masyarakat terusir, dan warisan dekolonisasi yang hingga kini belum sepenuhnya selesai.

Ketegangan meningkat setelah Inggris dan Mauritius menyepakati perjanjian mengenai masa depan Kepulauan Chagos. Dalam skema tersebut, Mauritius memperoleh kedaulatan atas Kepulauan Chagos, sementara Inggris tetap mempertahankan hak penggunaan Diego Garcia untuk periode awal 99 tahun.

Bagi London, kesepakatan ini dipandang sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa kedaulatan sekaligus menjaga keberlanjutan pangkalan militer. Namun, bagi Washington, setiap perubahan status Chagos berpotensi membawa konsekuensi strategis.

Pengamat geopolitik asal Azerbaijan, Ilgar Velizade, menilai AS melihat langkah Inggris terlalu cepat. “Washington memberi sinyal bahwa London terburu-buru dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut,” ujar Velizade.

Velizade menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS cenderung lebih pragmatis dalam membaca perjanjian internasional. “Saat ini, AS dipandu oleh pertimbangan pragmatis. Situasi global berubah drastis. Ketegangan dengan Iran dan konflik di Timur Tengah membuat Diego Garcia semakin vital,” jelasnya.

Pandangan itu menunjukkan bahwa bagi Washington, Diego Garcia bukan sekadar bagian dari kesepakatan hukum antara Inggris dan Mauritius. Pulau itu adalah aset strategis dalam kalkulasi keamanan AS, terutama ketika persaingan global makin mengarah ke Samudra Hindia dan Indo-Pasifik.

Bagi Inggris, polemik Chagos datang pada saat situasi domestik tidak sepenuhnya stabil. Tekanan ekonomi, inflasi, dan dinamika politik dalam negeri membuat London harus berhitung hati-hati dalam menjaga hubungan dengan AS.

“Yang paling tidak diinginkan Inggris saat ini adalah memburuknya hubungan dengan AS. Mereka sedang mengalami masalah ekonomi serius, dan ketegangan tambahan dengan sekutu utama hanya akan memperparah situasi,” kata Velizade.

Posisi Inggris menjadi rumit karena di satu sisi London perlu menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian sengketa dekolonisasi. Namun di sisi lain, Inggris tidak dapat mengabaikan kepentingan keamanan AS, terutama karena Diego Garcia merupakan bagian penting dari kerja sama pertahanan kedua negara.

Di sinilah dilema Inggris terlihat jelas. Jika terlalu cepat menyerahkan kedaulatan kepada Mauritius, London berisiko menimbulkan kegelisahan Washington. Namun, jika terus menunda, Inggris akan kembali dipandang mempertahankan warisan kolonial yang telah lama dipersoalkan dalam hukum internasional.

Direktur Pusat Analisis “Strategi Timur-Barat” asal Kyrgyzstan, Dmitry Orlov, melihat konflik Chagos sebagai cermin standar ganda Barat dalam menerapkan hukum internasional. Menurut Orlov, AS dan Inggris kerap menempatkan kepentingan strategis di atas prinsip hukum yang mereka sendiri promosikan.

“Jika dilakukan oleh AS dan Inggris, itu dianggap sah. Jika dilakukan negara lain, itu disebut melanggar hukum,” tegasnya.

Orlov membandingkan kasus Chagos dengan isu Kosovo dan Krimea. “Begitu negara lain berani menyuarakan kepentingannya, mereka langsung dituduh melanggar hukum internasional. Ini adalah propaganda,” tambahnya.

Pandangan Orlov memang keras. Namun, kritik tersebut menggambarkan satu persoalan penting dalam politik global: hukum internasional sering kali tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia kerap ditafsirkan melalui kepentingan negara besar, terutama ketika wilayah yang disengketakan memiliki nilai militer dan ekonomi tinggi.

Diego Garcia memiliki nilai strategis yang sulit digantikan. Letaknya memungkinkan AS dan Inggris mengawasi jalur pelayaran di Samudra Hindia, termasuk rute perdagangan yang menghubungkan Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa.

Pulau ini juga menjadi bagian dari infrastruktur power projection AS. Dari Diego Garcia, Washington dapat mendukung operasi militer jarak jauh, mengamankan jalur energi, serta menjaga kehadiran militernya di kawasan yang makin diperebutkan oleh kekuatan besar.

“AS akan mempertahankan Diego Garcia dengan segala cara. Ini adalah kunci untuk memantau selatan dan tenggara Samudra Hindia,” ujar Orlov.

Pernyataan itu memperlihatkan mengapa Chagos tidak bisa dibaca semata-mata sebagai sengketa kedaulatan. Di balik perdebatan hukum, terdapat kepentingan militer, jalur perdagangan, dan rivalitas kekuatan besar yang sedang bergerak.

Hubungan Inggris dan AS kerap disebut sebagai special relationship. Namun, kasus Chagos menunjukkan bahwa hubungan khusus itu tidak selalu berarti kesamaan kepentingan. Dalam isu tertentu, London dan Washington dapat berdiri pada posisi yang berbeda.

“AS dan Inggris mungkin menjadi mitra taktis, tetapi secara strategis, mereka akan selalu menjadi pesaing,” ujar Orlov. Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah panjangnya, hubungan kedua negara tidak sepenuhnya bebas dari konflik.

Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai pengingat bahwa aliansi internasional tidak pernah sepenuhnya sentimental. Negara-negara besar bekerja berdasarkan kepentingan, bukan semata-mata kedekatan historis. Ketika kepentingan berubah, hubungan antarsekutu pun dapat mengalami tekanan.

Sengketa Chagos akhirnya membuka pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana Barat konsisten dengan prinsip rule-based order yang selama ini sering dikampanyekan? Jika hukum internasional dijadikan dasar dalam menilai tindakan negara lain, prinsip yang sama seharusnya juga berlaku terhadap warisan kolonial dan kepentingan militer Barat sendiri.

Bagi masyarakat Chagos, persoalan ini bukan sekadar perdebatan strategis antara London dan Washington. Ini adalah persoalan hak untuk kembali, keadilan sejarah, dan pengakuan atas penderitaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Sementara bagi Mauritius, Chagos adalah bagian dari agenda dekolonisasi yang belum selesai. Bagi Inggris, ini adalah persoalan legitimasi hukum dan hubungan strategis. Bagi AS, Diego Garcia adalah aset militer yang tidak boleh terganggu.

Karena itu, konflik Chagos tidak hanya memperlihatkan benturan antara kedaulatan dan keamanan, tetapi juga menunjukkan rapuhnya konsensus Barat ketika berhadapan dengan kepentingan strategisnya sendiri. Di Samudra Hindia, Diego Garcia kini menjadi simbol bahwa aliansi lama pun dapat retak ketika hukum, sejarah, dan geopolitik bertemu dalam satu titik. []