Sarkowi: Kendala SPMB di Kukar Persebaran Penduduk tidak merata

SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyoroti persoalan utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menurutnya, permasalahan bukan semata-mata pada kapasitas sekolah negeri yang terbatas, melainkan pada kondisi geografis dan jarak tempuh siswa yang cukup jauh dari sekolah.

“Sebenarnya di Kukar itu, khususnya di daerah desa, kalau dikatakan tidak ada daya tampung, ada juga. Tapi masalahnya lokasi sekolah jauh dari permukiman murid, ini yang membuat akses mereka sulit bersekolah,” ujar Sarkowi kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Kamis (26/06/2025).

Ia menjelaskan bahwa faktor jarak dan medan geografis menjadi penyebab utama rendahnya aksesibilitas pendidikan, terutama bagi siswa dari daerah pedalaman. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih lebih memilih sekolah negeri karena dianggap memiliki fasilitas lebih baik dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta.

“Hanya sekolah swasta yang unggulan memiliki sarana dan prasarana dengan kualitas lebih baik, sama seperti sekolah negeri. Tapi tentu sebanding dengan biaya yang dibutuhkan. Ini menjadi dilema, karena semua ingin masuk negeri,” ungkapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Sarkowi menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim telah berupaya menambah unit sekolah baru, seperti di wilayah Loa Tebu, untuk menjangkau kawasan yang jauh dari pusat kota Tenggarong. Namun, ia mengakui bahwa kendala lahan kerap menjadi penghambat utama.

“Persoalannya, kalau mau membangun sekolah lahan harus jelas dulu. Kalau lahan milik kabupaten atau ada hibah dari tokoh masyarakat, itu memudahkan. Tapi kalau harus pengadaan lahan, itu makan waktu lama dan berat,” terangnya.

Lebih lanjut, Sarkowi menyoroti fenomena siswa yang tidak diterima karena keterbatasan pilihan, hingga memilih menunda pendidikan dan mencoba mendaftar kembali pada tahun berikutnya. Untuk itu, ia mendorong wacana penyelenggaraan konsep Sekolah Menengah Atas Terbuka sebagai alternatif solusi menghadapi tantangan geografis.

“Kalau memungkinkan dan ada dasar regulasinya, SMA Terbuka akan kami lakukan. Karena anak-anak kita butuh semangat untuk sekolah, karena jarak sekolah yang jauh bikin biaya transportasi melebihi kebutuhan hidup mereka,” kata politisi asal Kukar tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan di Kukar agar tetap dapat menjadi penampung alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Menurutnya, pemerintah perlu merancang sistem yang tidak hanya memihak sekolah negeri.

“Pemerintah tidak bisa menafikan sekolah swasta. Jadi, kalau semua ingin masuk sekolah negeri, bagaimana nasib sekolah swasta? Dan ini harus menjadi pertimbangan dalam merancang sistem penerimaan dan pemerataan pendidikan,” tutup Sarkowi. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah