DPRD Kaltim Dukung Profesionalisme Insinyur di Dunia Konstruksi

SAMARINDA – Seminar Nasional dan Rapat Kerja (Raker) Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (DPD HPJI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 resmi dibuka di Samarinda, Sabtu (19/07/2025). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Kaltim, Sapto Setyo Pramono.

Dalam kesempatan itu, Sapto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menegaskan pentingnya legalitas profesi insinyur dalam dunia konstruksi. Ia mengingatkan bahwa lulusan insinyur yang baru menyelesaikan pendidikan diwajibkan memiliki sertifikasi resmi sebelum terjun ke dunia kerja, khususnya di bidang konstruksi.

“Bahwa kami ini menaungi juga HPJI, jadi semua insinyur itu naungannya adalah PII sesuai dengan undang-undang, sehingga wajib memberikan pemberitahuan pentingnya sertifikasi insinyur, karena ini bagian yang tidak terpisahkan ketika dia mau melakukan praktek,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini.

Lebih jauh, Sapto memaparkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar soal konstruksi fisik semata. Infrastruktur tersebut berkaitan erat dengan aspek konektivitas, mobilitas masyarakat, efisiensi logistik, hingga pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur yang baik bukan hanya mempercepat pergerakan barang dan orang, tapi juga memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang usaha,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Sapto juga menyoroti posisi strategis HPJI dalam ekosistem pembangunan infrastruktur di Kaltim. Menurutnya, kemajuan sektor konstruksi tidak dapat dilepaskan dari kompetensi para profesional di bidangnya. Oleh sebab itu, keberadaan organisasi seperti HPJI menjadi penting untuk menciptakan iklim profesional yang sehat di sektor jasa konstruksi.

“HPJI memiliki kapasitas besar untuk memberikan kontribusi nyata baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga evaluasi pembangunan infrastruktur di wilayah Kaltim,” tutur Sapto.

Lebih lanjut, Sapto menyampaikan bahwa forum seminar nasional dan rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk membahas beragam tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Mulai dari persoalan perencanaan proyek jalan dan jembatan, hingga pemeliharaan agar infrastruktur tetap fungsional dan berkelanjutan.

“Seminar Nasional dan Raker DPD HPJI Kaltim sangat penting dan relevan, untuk membahas isu-isu kunci yang selama ini menjadi tantangan yang dihadapi bersama. Mulai dari perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan dan jembatan, hingga ke persoalan pemeliharaan infrastruktur agar tetap fungsional dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia pun optimistis forum ini dapat menjadi ruang produktif untuk bertukar ide dan merumuskan solusi yang aplikatif. Harapannya, seminar dan raker tersebut mampu menghasilkan rekomendasi strategis guna mendukung arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kaltim yang lebih terarah dan tepat sasaran.

“Kami percaya, melalui seminar dan raker ini, menjadi ruang produktif untuk bertukar pikiran, menemukan solusi, dan merumuskan rekomendasi strategis, sehingga lahir berbagai rekomendasi dan solusi konkret yang bisa menjadi pijakan bersama dalam menyusun arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke depan di Kaltim,” tutup Sapto.

Dengan kolaborasi yang kuat antara organisasi profesi seperti HPJI dan PII, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kaltim dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan mampu menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat.[]

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah