DPRD Kaltim Soroti Minimnya Dukungan untuk Satpol PP

SAMARINDA – Sorotan terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka. Kali ini, perhatian tersebut datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menilai bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum mendapat dukungan sarana dan prasarana secara memadai dari pemerintah provinsi.

Dalam pernyataannya, Darlis mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi Satpol PP yang disebutnya masih bekerja dengan keterbatasan alat dan perlengkapan. Ia menyampaikan bahwa beban tugas Satpol PP dalam menegakkan perda semakin berat, namun belum diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai.

“Satpol PP adalah garda terdepan dalam pelaksanaan perda. Namun jika mereka masih bekerja dengan fasilitas yang terbatas, jangan harap penegakan aturan bisa berjalan optimal,” ujar Darlis, pada Selasa (15/07/2025).

Darlis menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam memberikan dukungan nyata terhadap operasional Satpol PP. Ia mengungkapkan bahwa kurangnya kendaraan dinas, minimnya peralatan kerja, dan keterbatasan perlengkapan pengamanan menjadi penghambat utama efektivitas tugas mereka di lapangan.

Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu sering menuntut hasil dari aparat penegak perda, namun abai terhadap kebutuhan dasar yang menjadi fondasi kerja mereka. “Kita tidak bisa terus-menerus menuntut hasil maksimal dari mereka, kalau dukungan dasar saja belum terpenuhi. Pemerintah provinsi harus segera memberikan solusi nyata atas persoalan ini,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa kondisi serupa telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan perhatian yang layak. Darlis mendorong agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendukung bagi Satpol PP, terutama terkait anggaran operasional dan penyediaan fasilitas pendukung. “Selama ini mereka menjalankan tugas di bawah tekanan tinggi, tapi dengan perlengkapan yang minim. Sudah saatnya hal ini diperbaiki,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan semata menyangkut kompetensi petugas, melainkan lebih pada lemahnya dukungan struktural dari pihak pemerintah. “Kalau fasilitas dan sarana disiapkan dengan baik, saya yakin Satpol PP bisa jauh lebih maksimal dalam bekerja,” katanya.

Menutup pernyataannya, Darlis meminta pemerintah daerah agar tidak hanya menempatkan Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan daerah. “Jangan hanya menuntut hasil. Satpol PP butuh alat dan dukungan yang sepadan untuk bisa menjalankan perannya secara optimal,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah