Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Upaya menanggulangi banjir tahunan yang terus menghantui wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) kini mulai diarahkan pada strategi berbasis kekuatan lokal. Dorongan kuat datang dari legislatif, khususnya Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), yang menilai perlunya keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) secara lebih konkret dalam pengendalian banjir, terutama dalam hal pengerukan Sungai Mahakam.
Guntur, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menegaskan bahwa pola penanganan konvensional tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan banjir yang makin kompleks. Ia menyebutkan bahwa banjir yang kerap terjadi bukan hanya disebabkan oleh hujan deras di daerah hulu seperti Kutai Barat, tetapi juga diperparah oleh pasang laut dari arah hilir yang menyebabkan air sungai tertahan dan meluap ke permukiman.
“Sedimentasi Sungai Mahakam sudah sangat parah. Setiap tahun bisa bertambah 5 sampai 7 sentimeter. Tanpa pengerukan rutin, kapasitas sungai terus berkurang,” kata Guntur, pada Kamis (17/07/2025).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama terletak pada menurunnya daya tampung sungai akibat endapan lumpur yang terus menumpuk. Ia pun menyoroti lambannya respons pemerintah pusat dalam melakukan pengerukan, yang menurutnya kerap terkendala birokrasi.
“Kita ingin solusi yang cepat dan fleksibel. Kalau menunggu pemerintah pusat, terlalu lama. Maka kami minta agar Perusda diberi peran lebih dalam pelaksanaan pengerukan ini, tentu dengan pengawasan yang ketat,” tambahnya.
Langkah melibatkan Perusda ini dinilai Guntur sebagai alternatif strategis. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, pelibatan Perusda dinilai mampu mempercepat aksi di lapangan, tanpa harus melalui proses administrasi pusat yang memakan waktu. Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa pendekatan ini tidak boleh lepas dari prinsip kehati-hatian.
“Kita tidak ingin menyelesaikan satu masalah dengan menimbulkan kerusakan ekologis. Pesut Mahakam adalah simbol kita, dan mereka punya peran dalam keseimbangan ekosistem. Apalagi Danau Semayang, yang sering jadi tempat mereka muncul, juga sangat penting bagi masyarakat,” ungkapnya.
Guntur menekankan bahwa kawasan Danau Semayang tidak hanya memiliki fungsi sebagai wilayah tangkapan air, tetapi juga menyimpan nilai ekologis dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, ia menilai bahwa semua bentuk intervensi teknis, termasuk pengerukan sungai, harus mengedepankan pertimbangan ekologis.
“Ini danau alami, bukan bendungan buatan. Ia menopang kehidupan masyarakat dan satwa. Jadi pendekatan penanganan banjir harus mempertimbangkan dua sisi: teknis dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Sejalan dengan gagasan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pun menyusun langkah-langkah jangka panjang untuk menghadapi banjir secara lebih sistematis. Kolaborasi antarlembaga, baik dari tingkat daerah maupun provinsi, diharapkan menjadi landasan kuat untuk menciptakan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan. Perusda pun diposisikan sebagai garda lokal yang potensial dalam mendukung pengendalian banjir secara mandiri dan efisien.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
