Bupati PPU Kunjungi Tahura Ngurah Rai, Jajaki Kerja Sama Pengembangan Ekowisata Berbasis Mangrove

DENPASAR — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, S.Hut, melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Unda Anyar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Kamis (7/8/2025). Kegiatan ini berlangsung di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab PPU, Nicko Herlambang, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab PPU, Muhtar. Rombongan disambut langsung oleh Kepala UPT BPDAS-HL Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, dan Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, Sri Agustin.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut implementasi kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan KLHK, khususnya dalam bidang pengembangan ekowisata dan pelestarian kawasan hutan lindung di wilayah PPU.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas potensi pengembangan kawasan konservasi dan ekowisata mangrove sebagai model pembangunan berkelanjutan yang dapat direplikasi di kawasan pesisir PPU. Rombongan juga meninjau langsung pengelolaan Tahura Ngurah Rai yang dikenal sebagai kawasan hutan mangrove terbesar dan terbaik pengelolaannya di kawasan Indonesia Timur.

“Kami ingin belajar dari Bali dalam mengelola Tahura sebagai kawasan edukatif, konservatif, sekaligus produktif dari sisi pariwisata. PPU memiliki potensi hutan mangrove yang besar, dan ini bisa menjadi kekuatan baru dalam pembangunan berbasis lingkungan,” ujar Bupati Mudyat Noor.

Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan hijau (green development) menjadi salah satu visi utama Pemkab PPU, terutama karena wilayah tersebut kini berperan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara itu, Kepala BPDAS-HL Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, mengapresiasi langkah proaktif Pemkab PPU dalam membangun kolaborasi lintas lembaga. Menurutnya, kemitraan dengan pemerintah daerah sangat penting dalam mewujudkan program rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan.

“Dengan dukungan pemerintah daerah, program rehabilitasi bisa disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan potensi lokal. Ekowisata mangrove merupakan salah satu kunci menciptakan ekonomi hijau yang inklusif,” jelas Tri Adi.

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal sinergi yang lebih erat antara Pemkab PPU dan BPDAS-HL Unda Anyar dalam pelestarian lingkungan sekaligus pengembangan potensi wisata berkelanjutan. Kolaborasi ini akan difokuskan pada integrasi antara konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten PPU menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor guna membangun masa depan daerah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi.

Penulis:Subur Priono | penyunting: Rasidah