Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa pembangunan tahun 2026 akan mengusung tema akselerasi ekonomi untuk infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia.
“Jadi 2026 ini temanya akselerasi ekonomi untuk infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan SDM,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Jumat (15/08/2025) siang.
Abdul Rohim menjelaskan bahwa tema ini dipilih karena relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Menurutnya, tantangan ekonomi yang muncul secara global dan nasional memberi dampak langsung terhadap kontraksi ekonomi, termasuk di tingkat lokal. “Jadi itu kita anggap relevan dengan kondisi yang ada saat ini, jadi kondisi global dan nasional itu menyebabkan berdampak pada kontraksi ekonomi salah satunya kan di level nasional itu masih dilakukan efisiensi sebagaimana di tahun 2025 dan berpeluang akan masih dilakukan efisiensi di 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah pusat berimplikasi pada daerah, terutama terkait pemotongan dana transfer yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan fiskal daerah. “Dampaknya akan ada lagi pemotongan dana transfer dari pusat,” ungkap Abdul Rohim.
Politikus tersebut menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat agar tidak menghadapi risiko besar ketika terjadi pemangkasan anggaran secara mendadak. “Kenapa jadi penting tema akselerasi ekonomi itu, jadi kalau daerah terlalu mengandalkan dana transfer dari pusat itu bisa berdampak buruk saat terjadinya pemangkasan dana transfer dari pusat,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Abdul Rohim mendorong Kota Samarinda untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Maka penting bagi Kota Samarinda itu untuk secara optimal menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara itu, postur APBD kita bisa kita buat lebih ideal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa idealnya kontribusi PAD terhadap APBD dapat mencapai 30 hingga 50 persen, sehingga daerah memiliki kemandirian fiskal yang lebih kuat. “Yang ideal itu porsi PAD itu bisa mencapai 30, 40, bahkan sampai 50% dari postur APBD,” jelas Abdul Rohim.
Meski saat ini proporsi PAD Kota Samarinda belum mencapai target tersebut, Abdul Rohim menilai tren yang ada cukup positif. “Nah, cuman kan situasi kita saat ini meskipun belum sampai ke persentase itu, tetapi sudah cukup baik,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
